Selain denda, biaya litigasi juga menjadi beban. Proses penanganan kasus di KPPU dapat memakan waktu panjang, mulai dari penyelidikan selama satu hingga dua tahun, persidangan delapan bulan, hingga proses banding di pengadilan yang bisa menambah waktu satu tahun. “Rata-rata satu kasus bisa sampai 6–7 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun kalau menyangkut global cartel,” ungkapnya.
Suasana Workshop Hukumonline 2025 dengan tema Memahami Risiko Persaingan Usaha Bagi Perusahaan di Era Bisnis yang Dinamis di Jakarta, Selasa (12/8). Foto: HFW
Dari sisi reputasi, Farid menilai pelanggaran persaingan usaha hampir pasti menjadi berita buruk yang dipublikasikan luas. KPPU biasanya mengeluarkan siaran pers, yang kemudian diangkat media dan dibahas publik. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis.
Sementara risiko operasional muncul karena proses investigasi KPPU kerap mengganggu jalannya bisnis. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk menyiapkan dokumen dan data yang diminta, mengatur kehadiran direksi untuk pemeriksaan, hingga menyesuaikan jadwal kerja. “Satu permintaan data, tiga minggu lagi datang lagi permintaan berikutnya. Belum panggilan wawancara, itu hampir setengah hari sendiri, dan biasanya harus ada direksi yang hadir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Farid menekankan semua risiko tersebut seharusnya dapat dihindari jika perusahaan menerapkan pencegahan sejak dini. Menurut dia, lebih baik mencegah daripada menghadapi risiko-risiko tadi.
Ia pun memaparkan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh perusahaan untuk mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha. Salah satunya, penerapan compliance program yang diakui oleh KPPU tidak hanya memperkuat budaya kepatuhan di internal perusahaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat berupa keringanan sanksi jika suatu saat terjadi pelanggaran.
“Mungkin kita bisa mirroring dari KPPU sendiri yang punya program kepatuhan. Ada strukturnya, ada dokumen yang harus dibuat, ada kegiatan yang harus diikuti. Nantinya akan keluar penetapan dari KPPU yang berlaku selama lima tahun. Artinya perusahaan diakui sudah menciptakan sistem internal compliance yang diakui oleh KPPU,” jelasnya.
