Program dimaksud dituangkan dalam Peraturan KPPU (PerKPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Ia menerangkan, sertifikasi tersebut menjadi nilai tambah. Salah satu benefitnya jika memiliki itu adalah mendapatkan keringanan denda seandainya di kemudian hari terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha.
Farid menyebut, banyak perusahaan sebenarnya sudah memiliki sistem kepatuhan internal, tidak hanya di bidang persaingan usaha, tetapi juga mencakup anti-bribery dan kepatuhan lainnya. Namun, ia mendorong agar perusahaan mengikuti program resmi KPPU agar sistem tersebut tersertifikasi.
Langkah pertama yang menurut Farid krusial adalah komitmen dari jajaran manajemen puncak. Tanpa dukungan dari atas, akan sulit menggerakkan seluruh bagian perusahaan. “Compliance ini harus melibatkan seluruh karyawan. Karena kesalahan karyawan bisa menjadi tanggung jawab manajemen,” tegasnya.
Manajemen perlu memastikan setiap karyawan memahami kebijakan perusahaan terkait persaingan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui peran aktif tim compliance yang memberikan penjelasan tentang pentingnya pencegahan dan mitigasi risiko dibandingkan menghadapi sanksi di kemudian hari.
Farid menekankan pentingnya penunjukan person in charge (PIC) yang memahami isi kebijakan dan mampu mengimplementasikan serta mensosialisasikannya. Dokumen kepatuhan dapat berbentuk kode etik dan pedoman tertulis. “Kalau ikut program kepatuhan KPPU, dua-duanya harus ada. Apa yang disusun di kode etik dan pedoman tergantung jenis usaha dan risikonya,” jelasnya.
Perusahaan pun harus mengidentifikasi risiko berdasarkan jenis kegiatan usahanya, apakah bergerak di bidang penjualan, manufaktur, atau sebagai holding company. Pedoman juga perlu memuat pembelajaran dari pengalaman masa lalu perusahaan, seperti kasus atau insiden yang pernah terjadi. Pedoman yang telah disusun harus disosialisasikan secara rutin, minimal sekali atau dua kali setahun, dengan pelatihan yang bersifat wajib bagi seluruh karyawan. Tujuannya, agar isi pedoman terinternalisasi dan menjadi acuan perilaku.
“Minimal semua baca sekali pedoman itu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana yang red flag, dan mana yang green light,” ujar Farid.
Adapun pedoman harus dilengkapi dengan sanksi yang jelas, mulai dari teguran hingga peringatan, agar karyawan benar-benar mematuhi aturan. Sanksi tersebut harus selaras dengan regulasi perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku. Lebih jauh, dia berpendapat tidak ada perusahaan yang bercita-cita melanggar hukum persaingan usaha. Namun, jika pelanggaran terjadi, memiliki sistem kepatuhan yang diakui KPPU dapat menjadi dasar untuk memperoleh keringanan sanksi.
