Penerapan sistem compliance atau kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di lingkungan perusahaan merupakan langkah penting untuk menghindari pelanggaran yang dapat menimbulkan risiko besar. Partner Assegaf Hamzah & Partners, Farid Fauzi Nasution, mengatakan kepatuhan ini tidak hanya melindungi perusahaan dari sanksi hukum, tetapi juga menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis.
“Kenapa sistem compliance persaingan usaha ini penting? Karena kita mencoba untuk menjamin semua karyawan di perusahaan itu tidak ada yang melanggar hukum. Dampaknya itu langsung ke perusahaan,” ujar Farid dalam Workshop Hukumonline: Memahami Risiko Persaingan Usaha bagi Perusahaan di Era Bisnis yang Dinamis di Jakarta, Selasa (12/8).
Farid memaparkan empat kategori risiko yang dihadapi perusahaan jika melanggar hukum persaingan usaha, yakni risiko hukum, risiko finansial, risiko reputasi, dan risiko operasional.
Baca Juga:
- KPPU Denda Rp12 Miliar Dua Pelaku Usaha atas Persekongkolan Tender Air Bersih di Lombok Utara
- GOTO Bantah Isu Merger dengan Grab, Sebut Hanya Spekulasi
Pada risiko hukum, pelanggaran dapat mengakibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membatalkan perjanjian bisnis atau memerintahkan perubahan praktik usaha yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. “Mengubah satu kegiatan atau praktik itu nggak bisa overnight. Harus disiapkan dulu infrastrukturnya, disiapkan dulu orangnya, segala macam,” terang Farid.
Selain itu, pelanggaran juga dapat memicu gugatan ganti rugi dari pihak ketiga, seperti konsumen atau vendor, di luar denda yang dijatuhkan KPPU. Gugatan ini bisa bersifat class action jika dilakukan secara massal oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat praktik seperti kartel, yang membuat harga produk menjadi lebih mahal. “Walaupun per orang kecil, tapi karena masif, kerugiannya bisa jadi sangat signifikan,” imbuhnya.
Risiko finansial, lanjutnya, mencakup sanksi denda dari KPPU yang nilainya minimal Rp1 miliar dan bisa mencapai 10 persen dari total penjualan perusahaan di pasar terkait selama periode pelanggaran, atau 50 persen dari keuntungan bersih. Semakin besar penjualan dan semakin lama pelanggaran terjadi, potensi dendanya akan semakin tinggi. Ia mencontohkan putusan KPPU yang baru-baru ini menjatuhkan denda Rp449 miliar kepada sebuah perusahaan.
Selain denda, biaya litigasi juga menjadi beban. Proses penanganan kasus di KPPU dapat memakan waktu panjang, mulai dari penyelidikan selama satu hingga dua tahun, persidangan delapan bulan, hingga proses banding di pengadilan yang bisa menambah waktu satu tahun. “Rata-rata satu kasus bisa sampai 6–7 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun kalau menyangkut global cartel,” ungkapnya.
Suasana Workshop Hukumonline 2025 dengan tema Memahami Risiko Persaingan Usaha Bagi Perusahaan di Era Bisnis yang Dinamis di Jakarta, Selasa (12/8). Foto: HFW
Dari sisi reputasi, Farid menilai pelanggaran persaingan usaha hampir pasti menjadi berita buruk yang dipublikasikan luas. KPPU biasanya mengeluarkan siaran pers, yang kemudian diangkat media dan dibahas publik. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis.
Sementara risiko operasional muncul karena proses investigasi KPPU kerap mengganggu jalannya bisnis. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk menyiapkan dokumen dan data yang diminta, mengatur kehadiran direksi untuk pemeriksaan, hingga menyesuaikan jadwal kerja. “Satu permintaan data, tiga minggu lagi datang lagi permintaan berikutnya. Belum panggilan wawancara, itu hampir setengah hari sendiri, dan biasanya harus ada direksi yang hadir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Farid menekankan semua risiko tersebut seharusnya dapat dihindari jika perusahaan menerapkan pencegahan sejak dini. Menurut dia, lebih baik mencegah daripada menghadapi risiko-risiko tadi.
Ia pun memaparkan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh perusahaan untuk mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha. Salah satunya, penerapan compliance program yang diakui oleh KPPU tidak hanya memperkuat budaya kepatuhan di internal perusahaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat berupa keringanan sanksi jika suatu saat terjadi pelanggaran.
“Mungkin kita bisa mirroring dari KPPU sendiri yang punya program kepatuhan. Ada strukturnya, ada dokumen yang harus dibuat, ada kegiatan yang harus diikuti. Nantinya akan keluar penetapan dari KPPU yang berlaku selama lima tahun. Artinya perusahaan diakui sudah menciptakan sistem internal compliance yang diakui oleh KPPU,” jelasnya.
Program dimaksud dituangkan dalam Peraturan KPPU (PerKPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Ia menerangkan, sertifikasi tersebut menjadi nilai tambah. Salah satu benefitnya jika memiliki itu adalah mendapatkan keringanan denda seandainya di kemudian hari terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha.
Farid menyebut, banyak perusahaan sebenarnya sudah memiliki sistem kepatuhan internal, tidak hanya di bidang persaingan usaha, tetapi juga mencakup anti-bribery dan kepatuhan lainnya. Namun, ia mendorong agar perusahaan mengikuti program resmi KPPU agar sistem tersebut tersertifikasi.
Langkah pertama yang menurut Farid krusial adalah komitmen dari jajaran manajemen puncak. Tanpa dukungan dari atas, akan sulit menggerakkan seluruh bagian perusahaan. “Compliance ini harus melibatkan seluruh karyawan. Karena kesalahan karyawan bisa menjadi tanggung jawab manajemen,” tegasnya.
Manajemen perlu memastikan setiap karyawan memahami kebijakan perusahaan terkait persaingan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui peran aktif tim compliance yang memberikan penjelasan tentang pentingnya pencegahan dan mitigasi risiko dibandingkan menghadapi sanksi di kemudian hari.
Farid menekankan pentingnya penunjukan person in charge (PIC) yang memahami isi kebijakan dan mampu mengimplementasikan serta mensosialisasikannya. Dokumen kepatuhan dapat berbentuk kode etik dan pedoman tertulis. “Kalau ikut program kepatuhan KPPU, dua-duanya harus ada. Apa yang disusun di kode etik dan pedoman tergantung jenis usaha dan risikonya,” jelasnya.
Perusahaan pun harus mengidentifikasi risiko berdasarkan jenis kegiatan usahanya, apakah bergerak di bidang penjualan, manufaktur, atau sebagai holding company. Pedoman juga perlu memuat pembelajaran dari pengalaman masa lalu perusahaan, seperti kasus atau insiden yang pernah terjadi. Pedoman yang telah disusun harus disosialisasikan secara rutin, minimal sekali atau dua kali setahun, dengan pelatihan yang bersifat wajib bagi seluruh karyawan. Tujuannya, agar isi pedoman terinternalisasi dan menjadi acuan perilaku.
“Minimal semua baca sekali pedoman itu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana yang red flag, dan mana yang green light,” ujar Farid.
Adapun pedoman harus dilengkapi dengan sanksi yang jelas, mulai dari teguran hingga peringatan, agar karyawan benar-benar mematuhi aturan. Sanksi tersebut harus selaras dengan regulasi perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku. Lebih jauh, dia berpendapat tidak ada perusahaan yang bercita-cita melanggar hukum persaingan usaha. Namun, jika pelanggaran terjadi, memiliki sistem kepatuhan yang diakui KPPU dapat menjadi dasar untuk memperoleh keringanan sanksi.
