Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Munas Peradi SAI) pimpinan Juniver Girsang yang berlangsung di Hotel Anvaya, Bali, pada 25-27 Juli 2025, dibuka dengan acara seminar bertajuk "Reformulasi KUHAP Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Berwawasan Hak Asasi Manusia".
Narasumber menghadirkan mereka yang bersinggungan langsung dengan RUU KUHAP yang sedang digodok Komisi III DPR RI, seperti Hakim Agung sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Hendra Kurnia Putra, dam Ketua Umum Peradi SAI Juniver Girsang.
Juniver mengungkap jika Peradi SAI pernah diundang Komisi III DPR RI untuk memberi usulan terkait dengan revisi tersebut. Dan Peradi SAI mengusulkan pasal per pasal dalam RUU KUHAP, ternyata materi yang disampaikan Peradi SAI bisa diterima dengan baik oleh Komisi III DPR RI.
Baca juga:
- Perlu Mekanisme Kontrol Penyelidik Bisa Upaya Paksa Sepanjang 'Perintah Penyidik'
- Komnas HAM dan Komnas Perempuan Serukan Perlindungan HAM Optimal Melalui RKUHAP
"Satu contoh, DPR pada saat kita RDPU setuju reformulasi pasal 33 ayat (2) tentang keberatan advokat wajib dicatat penyidik dalam BAP. Fraksi di DPR reformasi pasal 140 RUU KUHAP yang memasukkan hak advokat yang tidak dapat dituntut baik pidana atau perdata. Awalnya 140 hanya 1 pasal dikatakan pada saat itu advokat jalankan tugas dan fungsi untuk pembelaan baik di dalam maupun di luar pemeriksaan, itu awalnya" ujar Juniver.
Sebelumnya ada larangan jika advokat dilarang berkomunikasi dan memberikan pendapat kepada kliennya pada waktu tertentu. Hal ini membuat para advokat berang termasuk Juniver. Namun akhirnya Komisi III DPR RI menyetujui jika pasal tersebut dicabut.
Selanjutnya mengenai advokat bisa menyatakan keberatan jika kliennya mendapat intimidasi dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini Juniver meminta agar keberatan itu tidak hanya menjadi angin lalu, dan harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
