Ini 8 Kandidat Hakim MA yang disetujui DPR
Berita

Ini 8 Kandidat Hakim MA yang disetujui DPR

Dari 10 nama yang mengikuti uji kelayakan, ada 2 nama yang tidak disetujui DPR yakni Calon Hakim Agung Sartono dan Calon Hakim Ad Hoc MA Willy Farianto.

Agus Sahbani/ANT
Bacaan 2 Menit
Calon hakim agung saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Foto: Ilustrasi Sgp
Calon hakim agung saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Foto: Ilustrasi Sgp

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui lima nama calon menjadi hakim agung dan tiga nama calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY). Hal itu diputuskan setelah adanya kesepakatan musyawarah mufakat dari sembilan Kelompok Komisi (Poksi) berdasarkan dinamika penilaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon hakim agung dan hakim ad hoc MA pada Selasa hingga Rabu (21-22 Januari 2020).

 

"Ini menjadi catatan bagi KY, supaya seleksi di KY betul-betul sangat terukur dan selektif. Supaya yang dikirim ke sini ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki integritas dan kapabilitas," ujar Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1/2020) seperti dikutip Antara. Baca Juga: 10 Calon Hakim MA Bakal ‘Diuji’ DPR

 

Hukumonline.com

 

Sementara, nama yang tidak terpilih adalah Calon Hakim Agung Sartono dan Calon Hakim Ad Hoc MA Willy Farianto.

 

Ketua Komisi III Herman Herry mengatakan sempat terjadi perdebatan di antara anggota Komisi III dari masing-masing Kelompok Komisi. "Dari sembilan poksi kami membahas dengan mendalam. Terjadi perdebatan dari masing-masing calon, tapi kami mengutamakan musyawarah mufakat terkait calon tersebut," ujar Herry.

Ia mengatakan apapun yang menjadi pandangan masing-masing anggota DPR RI merupakan hak yang harus dihormati. Demikian pula keputusan itu sudah diambil secara musyawarah mufakat, dan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Anggota DPR RI yang terdekat.

 

Dia melanjutkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung ada satu nama ditolak oleh DPR RI karena dugaan menjiplak (plagiarisme) makalah. "Plagiarisme merupakan salah satu penilaian," kata Herman.

 

Menurut Herry, plagiarisme bukan satu-satunya penilaian melainkan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ia menambahkan, tujuan dari uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc MA ini agar dapat memberikan kontribusi perubahan bagi lembaga yudikatif tersebut.

 

"Tentunya harapan kami, para hakim yang terpilih ini bisa melakukan terobosan-terobosan. Bukan hanya dalam Sumber Daya Manusia, tetapi juga terobosan dalam infrastruktur yang ada di MA terkait penanganan perkara," ujar Herry.

 

Ia membantah jika dikatakan ada pesanan kepentingan politik tertentu ataupun lobi-lobi secara pribadi di balik persetujuan Anggota Komisi III DPR RI pada masing-masing calon yang telah mereka setujui. "Pesanan pun enggak laku buat kami. Lobi itu apa ya?" sindirnya.

 

Sebelumnya, 21 calon hakim tingkat MA ini menjalani seleksi wawancara terbuka pada 12-18 November 2019 sebagai seleksi tahap akhir. Rinciannya, 13 orang calon hakim agung (CHA); 4 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor); dan 4 orang calon hakim ad hoc hubungan industrial.  

 

Adapun 10 nama yang diusulkan KY. Rinciannnya 6 CHA yakni Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Soesilo (kamar pidana); Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Dwi Sugiarto (kamar perdata); Panitera Muda Perdata Khusus pada MA Rahmi Mulyati (kamar perdata);        

 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang H. Busra (kamar agama); Hakim Militer Utama Dilmiltama Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (kamar militer); dan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim Sartono (kamar TUN, khusus Pajak).  

 

Sedangkan 4 calon hakim ad hoc pada MA yang diusulkan KY yakni Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Surabaya Agus Yuniato dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada PT Sulawesi Tengah Ansori (calon hakim ad hoc tipikor pada MA). Sementara, calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA yaitu Willy Farianto (advokat dari unsur Apindo) dan Sugianto (hakim ad hoc hubungan industrial pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

 

Seperti diketahui, seleksi calon hakim agung ini untuk mengisi kebutuhan 11 orang hakim agung di MA. Rinciannya: 3 orang untuk kamar pidana; 1 orang untuk kamar agama; 2 orang untuk kamar militer; 4 orang untuk kamar perdata; dan 1 orang untuk kamar tata usaha negara, khusus pajak.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info