Mandat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memerintahkan pengaturan lebih lanjut tata cara pelaksanaan pidana mati diatur melalui UU. Pemerintah menindaklanjuti mandat tersebut dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan KUHP Nasional mengatur pidana mati bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif dan masa percobaan 10 tahun. Ada peluang komutasi bagi terpidana mati yang berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan.
Beleid ini mengganti Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Prof Eddy begitu biasa disapa, mengingatkan DPR telah memasukan RUU ini dalam program legislasi nasional (Prolegnas)Prioritas Tahun 2025.
“Tujuan RUU ini memberikan jaminan perlindungan bagi terpidana mati berdasarkan prinsip HAM yang berlandaskan pancasila dan UUD. Mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dalam pelaksanaan putusan pidana mati,” ujar Prof Eddy dalam uji publik RUU Pidana Mati, Rabu (8/10/2025).
Baca juga:
- 9 Substansi KUHP Nasional Ini Luput Diatur RUU KUHAP
- Komutasi Pidana Mati dalam Reformasi KUHP
- Penerapan Pidana Mati untuk Koruptor Bukan Solusi Utama
Dia mencatat sedikitnya ada 9 kebaruan yang diatur dalam RUU. Pertama, hak terpidana mati sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bebas dari penggunaan alat pengekangan yang berlebihan. Mendapatkan fasilitas hunian yang layak. Menjalin komunikasi dengan keluarga dan/atau pasca penetapan pelaksanaan pidana mati dietatapkan. Mengajukan tempat pelakanaan pidana, permintaan lokasi dan tata cara penguburan.
Kedua, Kewajiban terpidana mati, sesuai UU 22/2022. Ketiga, syarat pelaksanaan pidana mati yakni selama masa percobaan tidak menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki atau telah masuk masa tunggu. Telah mengajukan grasi dan ditolak. Serta berada dalam kondisi sehat.
