Wihadi mengatakan dalam rapat kerja pengambilan keputusan atau pembicaraan tingkat I seluruh fraksi menerima dan menyetujui RUU Keimigrasian diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dan disetujui menjadi UU.
Pada kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat akhir Presiden atas RUU Perubahan Ketiga UU 6/2011 tentang Keimigrasian. Intinya, penyelenggaraan sektor keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Indonesia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang transportasi dan komunikasi telah berdampak signifikan terhadap pergerakan atau mobilitas orang lintas negara menjadi semakin mudah. Kondisi itu perlu direspon cepat dan tepat, termasuk optimalisasi peraturan perundang-undangan di sektor keimigrasian untuk menjamin kepastian hukum.
Penyelenggaraan sektor keimigrasian menurut Supratman perlu dioptimalisasi dengan memberi penguatan untuk menjalankan fungsinya. Serta dalam hal memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur UU 6/2011 yang telah diubah terakhir melalui UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU..
Menurut Supratman, UU 6/2011 dalam perkembangannya terdampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.40/PUU-IX/2011 dan No.64/PUU-IX/2011 terkait Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1). Sampai saat ini kedua putusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan mengubah kedua Pasal itu, sehingga masih ada masalah dalam pelaksanaan di sektor keimigrasian.
Dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan Direktorat Jenderal Imigrasi berkaitan dengan perlindungan diri, alasan penolakan orang keluar wilayah Indonesia, jangka waktu pencegahan dan sumber pendanaan. Semakin rumitnya mobilitas orang antar negara mengakibatkan risiko dan ancaman yang makin beragam. Misalnya, dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan transnational organized crime (TNOC) berupa penggunaan kekuatan dan kekerasan, ancaman/intimidasi, bekerja sama dengan kelompok kriminal dan konspirasi/persekongkolan.
Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang berkualitas, Supratman melihat berbagai negara bersaing untuk menggulirkan kebijakan keimigrasian yang mampu menarik investor, talenta berkelas dunia, dan wisatawan asing berkualitas. Pemerintah terus berupaya menetapkan kebijakan yang memberikan insentif bagi pihak-pihak yang potensial tersebut.
Tercatat, sedikitnya ada 5 hal terkait penguatan yang tercantum dalam RUU Keimigrasian. Pertama, penguatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara. Kedua, pengaturan dokumen perjalanan RI yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.
Ketiga, penegasan pengaturan keimigrasian untuk menolak orang asing yang akan keluar wilayah Indonesia. Keempat, penegasan fungsi keimigrasian di bidang pencegahan yang disesuaikan pengaturannya dengan Putusan MK No.64/PUU-IX/2011. Kelima, sinergitas dalam pelaksanaan pendataan orang asing di tempat penginapan di wilayah Indonesia.
