Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara dibahas secara singkat karena daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi muatan tentang perubahan tidak terlalu banyak.
Walaupun begitu, dia mengatakan bahwa proses pembahasan RUU tersebut di Badan Legislasi bersifat transparan. Menurutnya ada beragam pendapat juga yang disampaikan oleh para Anggota DPR RI lainnya terhadap RUU tersebut.
"Seluruh fraksi melihat ini untuk kepentingan negara kita, dan dibutuhkan perubahan," kata Wihadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam (9/9) seperti dikutip Antara.
Adapun pembahasan RUU Kementerian Negara itu tuntas dalam satu hari di Baleg DPR RI. Pada Senin (9/9), Baleg DPR RI menggelar tiga agenda rapat, yang diakhiri dengan rapat pengambilan keputusan di malam hari.
- Bakal Diboyong ke Paripurna, Revisi UU Kementerian Negara Hapus Batas Jumlah Kementerian
- Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan
Sembilan fraksi partai politik pun telah menyetujui agar RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.
Dia pun mengatakan bahwa RUU itu sudah lama bergulir dan pemerintah pun sudah memberikan DIM. Sehingga, dia mengatakan tak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak membahas RUU tersebut.
















