Sistem pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia masih berpegang pada alat bukti yang telah ditentukan. Di luar yang sudah ditentukan dan diakui, alat bukti yang diajukan biasanya dinyatakan sebagai 'alat bukti yang tidak sah', sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan argumentasi yang dibangun. Meskipun demikian, alat-alat bukti telah mengalami perkembangan dalam praktik, misalnya alat bukti elektronik. Bagaimana dengan alat bukti dalam Hukum Acara Perdata? Simak penjelasannya dalam artikel ini.
Fidusia menjadi salah satu konsep yang mendapat perhatian lebih dalam setahun terakhir, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keharusan meminta eksekusi ke pengadilan. Bahkan, ada banyak kasus yang berujung pidana penjara dan denda lantaran debitur menjual, menyewakan hingga bahkan hanya meminjamkan objek fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Bagaimana teks dan konteks jaminan fidusia pasca putusan MK, simak selengkapnya dengan klik tautan di atas.
Persoalan waris menjadi salah satu isu yang paling banyak dibaca. Bahkan, masalah hak waris bagi anak tunggal dalam hukum menjadi sebuah isu yang mungkin dialami masyarakat Indonesia. Artikel ini akan mengulas bagaimana pandangan pengadilan terkait hak waris bagi anak tunggal. Dalam artikel ini juga terdapat ulasan yurisprudensi terkait hak waris anak tunggal sehingga bisa menjadi bacaan bagi Anda yang membutuhkan informasi ini.
Setiap pengembang perumahan punya kewajiban menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dapat dipakai bersama para penghuni kompleks perumahan. Namun, bagaimana jika developer ingkar janji membangun fasum dan fasos yang dijanjikan? Secara hukum warga perumahan bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada developer. Dalam artikel ini akan diulas bagaimana pandangan pengadilan terkait persoalan hukum fasum dan fasos.
Tak jarang perkara pidana dan perkara perdata saling beririsan objeknya. Salah satunya tuduhan wanprestasi tapi berujung laporan penipuan atau penggelapan. Artikel ini mengulas yurisprudensi yang menegaskan sikap pengadilan dalam membedakan antara penipuan dengan wanprestasi atas sebuah kontrak. Anda dapat membaca artikel ini selengkapnya dengan klik tautan di atas.
Idealnya, hanya ada satu sertifikat untuk satu bidang tanah. Terbitnya sertifikat ganda sedikit banyak disebabkan kurang tertibnya administrasi pertanahan di kantor pertanahan. Bagaimana mungkin terhadap tanah di lokasi yang sama terbit dua sertifikat hak milik yang sama-sama asli. Itu pula sebabnya, Mahkamah Agung sebagai pemutus sengketa telah mengambil sikap untuk memutus mata rantai ketidakpastian hukum tersebut.
Apakah korporasi bisa dipidana atas tindak pidana korupsi? Berdasarkan hukum Indonesia, jawabannya sangat bisa. Namun, definisi istilah korporasi masih menjadi persoalan di mata para ahli hukum karena dinilai terlalu luas. Beragamnya definisi ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan dan tentu variasi ini termasuk dalam urusan tanggung jawab jika terjadi perkara pidana. Klik tautan di atas jika Anda ingin membaca artikel ini selengkapnya.
Demikian 10 artikel Premium Stories yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2021. Di luar artikel-artikel ini, terdapat ratusan artikel indepth dan komprehensif lainnya dari isu pidana, perdata, acara peradilan, hukum administrasi negara, hubungan industrial, persaingan usaha dan lain-lain yang bisa Anda telusuri dalam Premium Stories Hukumonline.