Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menjatuhkan vonis kepada Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, dengan pidana penjara selama 4,5 tahun denda Rp500 juta. Ira secara bersama-sama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara.
Namun salah satu hakim menyatakan Dissenting Opinion atas putusan tersebut. Sunoto, hakim yang menjadi ketua majelis dalam perkara tersebut, berpendapat proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019-2022 murni keputusan bisnis.
Zaim Uchrowi, suami dari Ira, mengapresiasi perbedaan pendapat dari hakim Sunoto. Menurutnya, pendapat hakim Sunoto yang menyatakan keputusan Ira merupakan keputusan bisnis dan dilindungi doktrin Business Judgement Rule sudah tepat.
Baca Juga:
- Pakar Peringatkan Bahaya Samakan Risiko Bisnis dengan Korupsi dalam Putusan ASDP
- Eks Pimpinan KPK Sayangkan Putusan ASDP, Perhitungan Kerugian Negara Dinilai Tak Rasional
- Dissenting Opinion di Putusan ASDP: Profesional Terbaik Akan Berpikir Berkali-kali Jadi Direksi BUMN
"Kita sangat mengapresiasi dissenting opinion itu karena itulah yang benar. Mudah-mudahan publik menghargai dan perkembangan perkara dapat sejalan dengan dukungan dissenting opinion itu," ujar Zaim kepada Hukumonline, Selasa (25/11).
Mengenai apakah ada langkah hukum yang akan diambil Ira terkait putusan tersebut, Zaim tidak berbicara banyak. Menurut Zaim, keluarga akan segera mengambil keputusan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.
"Rabu besok keputusannya apakah banding atau tidak," terang mantan Ketua Dewan Pengawas Kantor Berita Antara ini.
Hakim Sunoto mempunyai perbedaan pendapat dengan hakim lain atas putusan terhadap Ira. Menurutnya meskipun keputusan bisnis yang diambil tidak optimal, namun dilakukan dengan iktikad baik. Hal semacam itu dilindungi oleh doktrin Business Judgement Rule, sebab tidak ditemukan adanya niat jahat walaupun merugikan keuangan negara.
"Pertanggungjawaban yang tepat atas keputusan bisnis tersebut adalah melalui mekanisme gugatan perdata, sanksi administratif, dan perbaikan sistem tata kelola perusahaan," ucap Hakim Ketua Sunoto pada sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11) seperti dilansir Antara.
Empat Kriteria BJR
Pakar Hukum Pidana, Fachrizal Afandi, sebelumnya menilai polemik putusan Ira tak bisa dilepaskan dari penerapan Business Judgment Rule, prinsip hukum yang melindungi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik dan proses yang benar.
BJR memiliki empat kriteria utama sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 97 ayat (5).
“Pertama, keputusan itu harus merupakan keputusan bisnis. Kedua, diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Ketiga, tidak ada conflict of interest. Keempat, didukung informasi serta analisis yang memadai,” terangnya kepada Hukumonline, Senin (24/11).
Menurutnya, keputusan bisnis pada dasarnya selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, penilaian terhadap keputusan direksi tidak boleh dilakukan secara post factum atau berdasarkan hasil akhir melainkan ex ante, yakni dari kondisi sebelum keputusan diambil.
“Kalau keputusan rugi lalu dianggap korupsi, itu keliru. Selama ketika dibuat tidak ada niat jahat, tidak hati-hati, atau konflik kepentingan yang disengaja maka tidak bisa serta-merta dipidana,” tegasnya.
Adapun unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah mens rea, atau niat jahat. Jika tidak ada niat jahat, perbuatan tersebut seharusnya masuk ranah administrasi atau perdata, bukan pidana. Hal ini merujuk ke pernyataan Hakim Ketua Sunoto yang menyebut tidak ditemukan adanya niat jahat (mens rea) merugikan keuangan negara.
Penegasan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut perkara ini menegaskan penanganan kasus itu telah dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti. Dan dari alat bukti tersebut, ada indikasi tindak pidana korupsi.
"Perkara ini bukan perkara yang kami cari-cari. Ini perkara ini berdasarkan awalnya itu hasil audit BPKP. Hasil audit diberikan kepada kami bahwa di hasil audit itu ada kemungkinan fraud, ada kemungkinan tindak pidana," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/11).
KPK menjelaskan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan para terpidana di kasus ini. Pertama, KPK menyinggung adanya keputusan direksi sepihak yang dilakukan dalam akuisisi kapal yang salah satunya terkait dengan perubahan aturan internal ASDP sehingga ada kelonggaran dalam persyaratan kerjasama akuisisi tersebut.
"Bahwa tanggal 6 Maret 2019, disahkan perubahan Keputusan Direksi Nomor 35 menjadi Keputusan Direksi Nomor 86. Jadi diubah Keputusan Direksi Nomor 35 yang sudah ada, diubah menjadi Keputusan Direksi Nomor 86. Perubahan Keputusan Direksi Nomor 35 menjadi Nomor 86 bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan KSU antara PT ASDP dan PT JN dengan cara menambahkan ketentuan pengecualian," terangnya.
Asep menjelaskan pada 11 Oktober 2019, Ira Puspadewi selaku Dirut PT ASDP saat itu mengesahkan Keputusan Direksi bernomor 237/KH.002/ASDP.2019. Keputusan itu menggantikan Keputusan Direksi Nomor 86.
Keputusan tersebut menghapus ketentuan pengecualian persyaratan untuk kerja sama usaha yang muncul di beberapa pasal pada pedoman kerja sama Nomor 86. Asep menjelaskan Keputusan Direksi Nomor 237 itu memuat ketentuan awal di Keputusan Direksi Nomor 35 dengan penambahan pasal yang dinilai KPK janggal.
"Jadi jelas di sini ada perubahan yang secara sengaja dilakukan terhadap keputusan direksi. Yaitu dari Nomor 35, kemudian diubah menjadi Keputusan Direksi Nomor 86, ya diubah di bulan Maret, kemudian berlaku sampai dengan Oktober 2019, kemudian diubah lagi dengan Keputusan Direksi Nomor 237," tutur Asep.
KPK juga menyoroti usia kapal-kapal yang diakuisisi oleh PT ASDP yang sudah berusia 59-60 tahun lebih. Ini menurut Asep cukup berbahaya karena ada potensi yang lebih besar terjadinya kecelakaan yang bisa menyebabkan korban jiwa.
"Jadi PT JN ini kemudian memanipulasi data bahwa data yang diberikan oleh PT JN ini tahunnya lebih muda, dimudakan. Ini dimudakan tahunnya seperti itu ya," sambung Asep.
Menurut Asep, manipulasi data itu abai dalam koreksi pihak ASDP sehingga uang yang dikeluarkan dalam akuisisi itu tidak sesuai dengan barang yang diterima. Selain itu, dari total 53 kapal yang diakuisisi oleh PT ASDP, belasan di antaranya masih berstatus perbaikan dan tidak bisa digunakan. Temuan itu berdasarkan pengecekan yang dilakukan pada Maret 2025.
"Ini ada 53 kapal ya, ada 53 kapal tetapi 16 kapalnya itu docking. Masih docking, jadi masih dalam perbaikan gitu ya, tidak belum bisa dikeluarkan," ucap Asep.
KPK juga menyinggung neraca keuangan dari PT ASDP selama empat tahun terakhir. Data temuan KPK menyebutkan ASDP mengalami kerugian Rp110 miliar di 2021, rugi Rp126 miliar di 2022 dan baru mengalami keuntungan Rp9 miliar di 2023. Sementara di tahun 2024 ada nilai kerugian Rp35 miliar yang masih dalam tahap audit.
"Jadi neraca dari perusahaannya selama tiga tahun ini nih, jadi tiga dari empat tahun ini keadaannya rugi," ucap Asep.
















