Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong investasi masuk keIndonesia. Salah satunya merevisi Permenakertrans No.12 Tahun 2013 menjadi Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut Kepala Seksi IMTA Sektor Industri Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), R Septy Priharso, ada sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam regulasi tersebut.
Di antaranya, kata Septy, mengatur perbandingan atau rasio antarajumlah TKA dengan perluasan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja dalam negeri. Pasal 3 ayat (1) Permenaker No.16 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, pemberi kerja yang mempekerjakan satu orang TKA harus menyerap sekurang-kurangnya 10 orang tenaga kerja Indonesia.
Jika ketentuan itu tidak dipatuhi, ketika pemberikerja ingin memperpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) untuk TKA yang bersangkutan maka tidak akan dikabulkan. Sebab, salah satu dokumen yang akan diperiksa oleh petugas ketika memproses perpanjangan IMTA yaitu apakah penyerapan 10 tenaga kerja Indonesia itu sudah dijalankan atau belum.
Septy menjelaskan, tidak ada kewajiban pemberi kerja untukmempekerjakan 10 tenaga kerja Indonesia dengan status tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Mereka bisa dipekerjakan secara kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) yang jangka waktunya minimal sama seperti lamanya TKA itu dipekerjakan.
“Misalnya TKA dikontrak untuk kerja selama 6 bulan, maka 10 tenagakerja Indonesia yang diserap itu masa kontraknya minimal harus sama dengan TKA itu,” kata Septy dalam acara workshop yang diselenggarakan hukumonline.com di Jakarta, Selasa (29/9).
Ia mengingatkan, 10 orang tenaga kerja Indonesia itu berbeda denganpekerja yang bertugas mendampingi TKA. Pasal 36 ayat (1) huruf c Permenaker No.16 Tahun 2015 mengatur TKA untuk membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia yang bertugas sebagai pendamping yang dibuktikan lewat laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Pekerja yang dijadikan pendamping TKA itu harusberstatus PKWTT dan jabatannya minimal satu level di bawah jabatan TKA. Hal itu ditujukan agar ke depan tenaga kerja Indonesia pendamping itu bisa melakukan pekerjaan yang dikerjakan TKA tersebut. Untuk TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan, Septy mengatakan, Permenaker No.16 Tahun 2015 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan TKA itu dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS.
Selain itu, Permenaker No.16 Tahun 2015 meniadakan surat rekomendasi visa kerja atau TA 01. Dengan dipangkasnya proses itu maka setelah rancangan penggunaan TKA (RPTKA) yang diajukan pemberi kerjadisetujui, bisa langsung melanjutkan pada proses pengajuan IMTA, sebagai dasar untuk penerbitan visa kerja dan kartu izin tinggal terbatas (Kitas) bagi TKA yang bersangkutan.
Dalam rangka memudahkan masuknya investasi asing ke Indonesia,Permenaker No.16 Tahun 2015 tidak mengutamakan syarat pendidikan dan kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA. Tapi TKA yang bersangkutan harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki. Kemudian mengantongi sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai jabatan yang akan diduduki paling sedikit lima tahun.
Senior Associate Brigitta I Rahayoe & Partners, Ahmad Fadli, membericatatan terhadap ketentuan yang mengatur perbandingan atau rasio antara jumlah TKA dengan penyerapan 10 orang tenaga kerja Indonesia. Dalam Permenakertrans No.12 Tahun 2013 ketentuan itu tidak diatur secara jelas, namun dalam Permenaker No.16 Tahun 2015 disebut jelas perbandingan antara TKA dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yaitu 1:10. “Dalam peraturan sebelumnya hal itu tidak diatur secara spesifik,” ujarnya.
Fadli juga mengingatkan ada peraturan lain yang mengatur rasio serupaantara jumlah TKA dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Misalnya, dalam Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 yang menyebut perbandingannya 1:3 untuk kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M11-ht.04.02 Tahun 2004 yang menjelaskan rasio advokat yakni 1:4. Menurutnya, berbagai ketentuan yang saling berbenturan itu membingungkan pemangku kepentingan.
Menjelaskan persoalan itu Septy mengatakan untuk beberapa hal yangsifatnya khusus, bisa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Permenaker No.16 Tahun 2015 diterbitkan. Selain itu, Kemenaker akan menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mengatur lebih detail dan teknis implementasi Permenaker No.16 Tahun 2015.
















