Aparatur Sipil Negara atau ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. dalam aturan tersebut, termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepentingan siapapun.
Larangan ini mencakup sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau ASN, kemudian juga larangan peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain dan menggunakan fasilitas negara.
Selain itu, ASN juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada saat sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Baca Juga:
Ketidaknetralan ASN akan merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat karena ASN menjadi tidak profesional dan dinilai target pemerintah di tingkat daerah dan nasional tidak akan tercapai dengan baik.
Dalam konteks netralitas, larangan ASN dalam berpolitik bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia, tetapi merupakan konsekuensi dari hubungan dinas publik dan teori contract sui generis.
ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu atau Pemilukada. Potensi gangguan netralitas ASN dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah penetapan kepala daerah terpilih.