Ini Solusi Hukum Jika Eksekusi Putusan Perdata Terhambat
Utama

Ini Solusi Hukum Jika Eksekusi Putusan Perdata Terhambat

Banyak putusan perdata masih mandek di tahap eksekusi akibat pihak kalah tidak kooperatif dan berbagai hambatan teknis. Maka dari itu, permohonan eksekusi yang cepat, amar putusan yang jelas, serta kesiapan strategi sejak awal menjadi penting untuk memastikan putusan betul-betul dijalankan.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Tak dapat dimungkiri, masih banyak putusan pengadilan yang mengalami kemacetan pada tahap eksekusi, meski telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap (BHT). Padahal, kepastian hukum sejatinya tidak berhenti saat hakim mengetuk palu, melainkan baru terwujud ketika amar putusan benar-benar dilaksanakan. Ragam tantangan dalam eksekusi putusan perdata lantas membuat kemenangan di pengadilan berisiko hanya menjadi kemenangan di atas kertas.

“Jadi kalau tantangan eksekusi putusan perdata itu jelas ketika pihak yang kalah tidak mau kooperatif secara sukarela menjalankan putusan. Baik arbitrase maupun putusan Pengadilan Negeri,” ujar Advokat LBH Yusuf, Tetty Diansari, dalam Instagram Live Klinik Hukumonline bertajuk ‘Langkah Strategis Eksekusi Putusan Perdata Setelah Inkracht’, Rabu (24/12).

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia, sambungnya, pelaksanaan putusan perdata dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Namun, apabila pihak tersebut tidak kooperatif, pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Proses ini pun mensyaratkan sejumlah tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Baca Juga:

Selain itu, tantangan lain yang kerap muncul adalah lamanya waktu yang dibutuhkan hingga eksekusi benar-benar terlaksana. Hambatan juga dapat timbul apabila terdapat perlawanan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait sejak awal dalam gugatan guna menghindari terhambatnya pelaksanaan putusan yang telah dimenangkan.

Advokat LBH Yusuf, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, menambahkan bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pihak yang dimenangkan harus memastikan amar putusan disusun secara jelas dan tidak kabur, yakni bersifat menghukum pihak yang kalah (condemnatoir). Selain itu, perlu dihindari terjadinya error in objecto dengan memastikan objek sengketa dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang menguasai objek sengketa, agar dimasukkan dalam gugatan sejak awal. Hal ini untuk mencegah adanya pihak yang kemudian menyatakan tidak terlibat. Dalam praktik, perhatian juga perlu diberikan pada potensi konflik horizontal yang kerap menjadi sumber hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info