Dalam pemahaman yang lazim, teori tentang kewenangan selalu dilekatkan pada praktik pemerintahan. Para ahli jamak menggunakan istilah kewenangan (bevoegdheid) dalam ranah hukum administrasi. Namun, konsep ini sejatinya tidak hanya berkembang dalam hukum administrasi. Konsep kewenangan juga dikenal dalam bidang hukum perdata meski belum banyak literatur mengangkat hal ini.
S.F. Marbun, pakar hukum administrasi, dalam laporan riset berjudul Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas (1996) menyebutkan bahwa istilah kewenangan atau wewenang lazim dipersamakan dengan istilah authority dalam bahasa Inggris. Sementara itu Philipus M. Hadjon, Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga, dalam laporan riset berjudul Tentang Wewenang (1997) menyebut kewenangan atau wewenang kerap disejajarkan dengan istilah bevoegdheid dalam bahasa Belanda.
Hadjon menilai, terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan atau wewenang dengan istilah bevoegdheid. Di Belanda, bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Sementara menurut Hadjon, dalam hukum Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang lebih dikenal dalam lapangan hukum publik.
Sementara menurut Hadjon, dalam hukum Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang lebih dikenal dalam lapangan hukum publik

























