Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mudah. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pasal tersebut.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai pendapat mengenai putusan MK yang menolak uji materiil Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, saat konferensi pers tentang capaian KPK pada 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/12).
“Kemudian sedikit tadi menyangkut uji materiil di MK yang memang ditolak. Tetapi MK kemudian merekomendasikan untuk perbaikan. Setahu saya yang diuji materiil adalah Pasal 2 dan Pasal 3. Memang itu perlu hati-hati untuk kemudian dalam proses menerapkannya,” ujar Fitroh.
Baca juga:
- Pengusaha Tidak Perlu Takut Terjerat Pidana Korporasi
- Begini Tips Agar Korporasi Tidak Terjerat Kasus Pidana
- Korporasi Rentan Terjerat Hukum di Tengah Lemahnya Pengawasan Internal
Menurut Fitroh, Pasal 2 dan Pasal 3 Pemberantasan Tipikor membuka ruang bagi tersangka maupun terdakwa untuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Ruang yang dimaksud yaitu jika tidak adanya niat jahat atau mens rea.
“Ada beberapa kasus kalau kemudian seseorang tersangka atau terdakwa yang kemudian tidak ada mens rea. Tentu secara pidana memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Pasal 2 dan Pasal 3 ini membuka ruang,” terangnya.
Ia berpendapat, meskipun MK menolak uji materiil yang diajukan, namun ada pesan penting dalam putusan itu. Yakni meminta aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan aturan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara itu.
















