Wakil Ketua Komisi I Ahmad Hanafi Rais setidaknya mencatat beberapa tantangan Kepala BIN memimpin lembaga intelijen. Pertama, BIN sebagai lembaga intelijen tidak berdiri sendiri. Namun BIN tersambung dengan intelijen di lembaga lain, seperti Polri, kejaksaan, kementerian serta lembaga negara lainnya. Nah, BIN sebagai lembaga intelijen yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi poros utama.
Kepala BIN yang baru nantinya mesti dapat mengkonsolidasikan di internal supaya tetap solid. Dengan begitu, BIN dapat memberikan pelayanan informasi intelijen kepada pemerintah. “Agar dapat bekerja secara independen dan tidak terkait dengan politisasi,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Rabu (17/6).
Kedua, ke depan perang tak lagi bersifat konvensional, namun perang melalui teknologi yakni cyber war. Medan perang pun tak lagi membaur di lapangan secara fisik. Nah, medan perang ke depan tentu berbeda. Bukan menjadi rahasia umum, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono menjadi korban beberapa waktu lalu. Ironisnya, insiden di beberapa kedutaan besar penuh alat sadap.
“Kita perlu aware bahkan jadi prioritas sehingga era spionase tidak lagi konvensional. Sehingga kapasita Kepala BIN untuk aware dan cakap menggunakan informasi dan teknologi sebagai bagian itu keniscayaan,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah Kepala BIN yang baru. Pertama ancaman terhadap peralatan intelijen negara. Menurutnya peralatan BIN menjadi tantangan perubahan zaman melalui perkembangan informasi dan teknologi.
“Ini harus dibenahi oleh Kepala BIN yang baru, supaya kita tidak tertinggal jauh dengan negara lain termasuk memutakhirkan peralatan baru,” ujarnya.
Kedua, ancaman bersifat global. Ia menilai ancaman terhadap tindak pidana terorisme tak saja dilakukan di dalam negara, namun juga dari negara lain seperti ISIS. Selain itu kejahatan transnasional seperti narkoba dan perdagangan manusia melewati batas negara perlu dideteki sedari dini oleh BIN.
Ketiga, BIN mesti berkolaborasi terkait dengan peralatan negara yang berkaitan langsung mau pun tidak demi menjaga kedaulatan negara dengan angkatan darat, udara dan laut. “Bahkan seluruh kedaulatan kita itu harus terkoordinir oleh BIN. BIN mempunya perwakilan di kedutaan-kedutaan di negara lain,” kata politisi Golkar itu.
Pengamat intelijen, Wawan Purwanto mengamini pandangan Hanafi dan Priyo. Menurutnya, persoalan yang dihadapi BIN ke depan cukuplah rumit. Terlebih memasuki masyarakat ekonomi asean (MEA), BIN mesti siap siaga bekerja keras. Terkait dengan masalah perbatasan, bukan menjadi rahasia umum agen asing melakukan propaganda di daerah pinggiran perbatasan agar melakukan gerakan perlawanan.
Lebih lanjut, Wawan berpandangan peralatan pertahanan dan keamanan perlu diremajakan. Dengan begitu nantinya informasi yang didapat BIN tak lagi keliru. Sehingga, pengambilan kebijakan demi menjaga kedaulatan negara tidak meleset.
“Tinggal bagaimana nanti kalau Sutiyoso terpilih menggerakan intelijen menjadi dinamis, kemudian menggerakan agen-agen di luar negeri sehingga tidak ada alasan organisasi tidak berjalan, tinggal bagimana manajemen ini bisa berjalan,” pungkasnya.
















