“Sehingga substansi Perppu Cipta Kerja yang akan segera di proses penetapan UU Cipta Kerja bersama DPR dapat diimplementasikan dengan baik,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyiaran Direktorat Penyiaran Kemenkominfo, Geryantika Kurnia mengungkapkan tidak ada perubahan substansi di dalam Perppu Cipta Kerja.
“Aturan UU Cipta Kerja ini bentuk dari percepatan transformasi digital, meski tidak ada perubahan dalam substansinya ada hal yang menjadi poin utama dalam perubahan ini, yaitu penyederhanaan perizinan, investasi, dan penyiaran,” terangnya.
Geryantika mengatakan dalam Perppu Cipta Kerja khusus untuk bidang penyiaran terdapat perubahan terkait waktu perubahan migrasi siaran TV analog ke TV digital. Di UU Cipta Kerja, migrasi TV analog ke TV digital berlaku dua tahun sejak diundangkan, sedangkan di dalam Perppu tidak ditulis tetapi langsung disebut 2 November 2022.
Meski tidak banyak perubahan substansi, masyarakat luas berhak diinformasikan dan diberikan penyuluhan mengenai Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai aturan yang akan berkekuatan tetap ke depannya.
Sebelum lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2022, UU Cipta Kerja di sektor komunikasi dan informatika memiliki nilai strategis karena menjadi pilar utama Indonesia dalam menyongsong industri 4.0.
Transformasi digital dinilai menjadi sentral pada pandemi dan pasca pandemi. Selain itu, sektor ini juga menjadi tulangpunggung ekonom digital nasional, karena tanpa infrastruktur dan dukungan kebijakan di sektor ini, ekonomi tidak akan bisa berlangsung seperti yang diharapkan.
