Pertanyaan Interplasi Lapindo
Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah secara lintas sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten untuk melindungi segala hak masyarakat ang telah tercerabut akibat lumpur Lapindo tersebut? |
Siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas meluapnya lumpur di wilayah Sidoarjo? Pemerintah pernah melakukan penyelidikan tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya. |
Akibat dari ketidakjelasan itu, 3.500 kepala keluarga dibiarkan terkatung-katung hidupnya tanpa kepastian. Kapan penderitaan mereka bisa berakhir? |
Apakah pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan mengella negara ini sehingga 21.000 jiwa rakyat yang seharusnya mendapat perlindungan terlunta-lunta? |
Hingga kini, setidaknya 21 ribu jiwa atau 3.500 kepala keluarga mengungsi lantaran luapan lumpur ini. Ada 11 desa dan 350 hektar lahan pertanian yang terendam lumpur. Tak kurang dari 20 perusahaan juga gulung tikar akibat luberan tanah cair hitam pekat itu. Rakyat sangat menderita, sekitar 30 persen korban lumpur mengalami gangguan jiwa, sambung Azwar Anas.
Anggota asal FPDIP Aria Bima menegaskan pemerintah tak perlu takut akan hak meminta keterangan ini. Tak ada arah impeachment. Kami tak ada maksud mengail popularitas di tengah terpuruknya nasib korban lumpur, tutur Bima seusai pembacaan alasan.
Effendi Simbolon (FPDIP) mendesak pimpinan sidang Agung Laksono segera mengambil keputusan pengajuan interplasi ini disetujui untuk segera disahkan. Oleh karena itu, dalam sidang ini masing-masing fraksi harus membacakan sikapnya.
Sayangnya hajat kelima fraksi ini dihadang pula oleh lima fraksi lainnya. Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Bintang Refrmasi (FBR), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) kurang sreg. Mereka ingin pengesahan interplasi disepakati dalam sidang paripurna lain kali.
Saya lihat Lapindo sudah menunjukkan sikap hendak bertanggung jawab. Lapindo menyetor dana Rp100 miliar per minggu, ungkap Ade Daud Nasution (FBR), yang uniknya, juga menandatangani interplasi ini.
Duet Golkar-Demokrat
Sementara itu duo partai pemerintah, Golkar-Demokrat, cenderung berusaha mengalihkan fokus. Keduanya ngebet membentuk sebuah tim khusus yang mengawasi kinerja pemerintah. Tim ini semacam Panitia Khusus (Pansus).
