Pada persidangan terpisah, hakim tunggal Kusno, dengan pemohon praperadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mempunyai pertimbangan yang sama dengan hakim Taksin. Menurut hakim, pihak intervensi hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam pertimbangannya, dengan diberikan kesempatan kepada pihak termohon intervensi dengan catatan adanya kerugian bagi pemohon intervensi. “Sehingga perlu campur tangan,” ujarnya. Dalam perkara praperadilan, sambung Kusno, tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan secara perdata. Pasalnya waktu yang dibutuhkan hanya tujuh hari. “Oleh karena itu permohonan pemohon intervensi tidak dapat diterima,” ujarnya.
Usai pembacaan putusan, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan akan mengajukan banding. “Yang mulia, atas putusan ini kami banding,” ucapnya.
Ditemui hukumonline seusai persidangan, Boyamin mengatakan pengajuan intervensi disebabkan Bibit dan Chandra tidak mengajukan intervensi. Permohonan intervensi harus dilakukan demi penegakan hukum. Ia khawatir jika praperadilan atas SKPP dikabulkan, penegakan hukum akan terancam. Sejak awal Boyamin menyarankan Kejaksaan mengeluarkan seponering.
Boyamin tak menampik pandangan majelis bahwa KUHAP tidak mengatur intervensi atas praperadilan. Namun, tidak diatur bukan berarti tidak dilarang. Ia tetap memandang ada celah mengajukan intervensi tersebut. Untuk membuktikan keyakinan itulah MAKI mengajukan langkah hukum selanjutnya.
