Jadi Menteri, Rizal Ramli Janji Akan Terus Mengkritik
Berita

Jadi Menteri, Rizal Ramli Janji Akan Terus Mengkritik

Saat Rizal dilantik, Indroyono tengah dalam perjalanan pulang dari kunjungan kerja di Papua.

ANT
Bacaan 2 Menit
Rizal Ramli (ketiga dari kanan) bersama menteri baru lainnya usai acara pelantikan di Istana Negara, Rabu (12/8). Foto: Setkab RI
Rizal Ramli (ketiga dari kanan) bersama menteri baru lainnya usai acara pelantikan di Istana Negara, Rabu (12/8). Foto: Setkab RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Meski sudah dilantik, Rizal menegaskan, dirinya akan terus mengutarakan kritikan meski telah bergabung dalam pemerintahan. "Kamu kan tahu saya bagaimana," katanya kepada wartawan yang bertanya apakah akan tetap mengkritik seperti saat di luar pemerintahan, sesaat setelah dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/8).

Ia mengatakan, dirinya sudah beberapa kali kesempatan diajak diskusi oleh Presiden Jokowi sebelum akhirnya pada Rabu pagi diberi tahu soal kepastian dirinya akan dilantik. Rizal menggantikan Indroyono Soesilo yang bahkan hingga Rabu ini sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayah Carstensz, Timika, Papua dan dalam perjalanan ke Jakarta.

Mantan Menko Ekuin itu mengatakan pada awalnya masih ragu untuk menerima jabatan menteri dan bergabung dalam Kabinet Kerja Jokowi. "Saya sebetulnya tadinya ragu-ragu mau terima tapi saya terharu dengan cara Presiden Jokowi meminta saya untuk gabung bahkan dia bilang yang minta bukan Jokowi tapi rakyat Indonesia karena kita sedang dalam kondisi yang sulit," katanya.

Ia mengaku lemas dan tidak bisa menolak atas tawaran tersebut. "Zaman dulu saya juga menolak, tapi karena Presiden Jokowi sungguh-sungguh yang minta dan ini disebut rakyat Indonesia, saya lemas dan memutuskan untuk menerima," katanya.

Ia sendiri berpendapat Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang besar dengan posisi yang strategis maka hal-hal yang fokus harus dilakukan di antaranya memperbaiki infrastruktur dan investasi terutama di luar Jawa. "Maritim juga harus dimanfaatkan dari segi ekonomi perdagangan," katanya.

Ia berpendapat kementerian yang akan dipimpinnya lebih cocok bernama Menko Maritim dan Sumber Daya karena membawahi ESDM, Kementerian Kelautan Perikanan, Perhubungan, dan Pariwisata. Menurut Rizal, banyak hal yang akan dilakukannya jika sudah duduk di kursi menteri.

"Manfaat yang disumbangkan saat ini masih kecil, ini mesti kita ubah harus ada inefisiensi, harus membenahi sektor energi dan perhubungan, jadi banyak hal bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi supaya rakyat senang dan Indonesia semakin kompetitif," katanya.

Sebagaimana diketahui, sebelum diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal beberapa kali melakukan kritik terhadap jajaran menteri ekonomi di Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla.Saat April 2015 lalu, misalnya, Rizal Ramli mengemukakan menteri bidang ekonomi di Kabinet Kerja seharusnya tidak menempuh jalan pintas menaikkan harga, melainkan memberangus kartel dan mafia-mafia yang bermain di sektor perekonomian.

"Kalau menaikkan harga tidak usah pendidikannya tinggi-tinggi. Ini mau cari gampangnya," kata Rizal di Jakarta, 6 April, menyikapi kebijakan-kebijakan menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja yang menyebabkan kenaikan harga di berbagai sektor saat ini.

Dia juga mengusulkan agar Kabinet Kerja dikembalikan kepada ideologi trisakti sehingga arah kebijakan menjadi jelas. "Kalau hanya kerja, kerja, kerja, tapi ideologi tidak jelas buat apa," ucapnya, dan menambahkan ketika itu, di kabinet Jokowi lebih banyak hasil kompromi politik.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ini, juga pernah berkomentar bahwa rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa menjadi "bumerang” bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Rizal ketika itu meminta Jokowi itu untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tetap menjamin agar harga bahan kebutuhan pokok tetap murah bagi rakyat, dan harganya tidak boleh sama dengan harga internasional.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, sebelum pengumuman perombakan kabinet, juga menginginkan Presiden Jokowi untuk mencari sosok yang lebih progresif untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. "Saya kira perlu dicari sosok yang lebih progresif dan komunikatif dalam empat kementerian sektoral di bawahnya," katanya.

Menurut Abdul Halim, sosok tersebut penting agar mandat perwujudan Poros Maritim Dunia yang dicetuskan Presiden Jokowi bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Ia juga berpendapat, bahwa Indroyono Soesilo sebagai Menko Maritim dinilai praktis belum melakukan apa-apa menjelang setahun pemerintahan Presiden Jokowi.

Sementara itu, begitu mengetahui akan diganti, Indroyono Soesilo juga telah mengirimkan pesan yang berbunyi "Yth Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya tugas kami sebagai Menko Kemaritiman maka kami mohon pamit, sekiranya ada khilaf, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon kiranya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya." Indroyono yang juga pernah menjadi petinggi FAO (Badan Pangan dan Pertanian PBB) itu juga mengutarakan harapannya agar Kabinet Kerja semakin jaya.

Kini, giliran Rizal Ramli yang akan membuktikan kiprahnya untuk membuat kinerja kabinet menjadi semakin jaya serta dapat mewujudkan program Poros Maritim Dunia yang dicetuskan Presiden Jokowi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info