Jakarta Kini (JAKI) hadir sebagai bentuk Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang dari peraturan ini menjadi Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2008 yang dituangkan dalam Perhub bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan pembangunan server.
“Dalam ritik 2008 dijelaskan bahwa masing-masing OPD bisa membangun server dan aplikasi yang akibatnya kini masing-masing daerah mempunyai server dan data sendiri, sehingga banyak data dan aplikasi yang tidak terintegrasi,” ungkap Yudhistira Nugraha, Kepala BLUD Jakarta Smart City Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam sesi diskusi pada, Rabu (27/7).
Ia mengungkapkan awal JAKI dikembangkan adalah berorientasi pada pemerintah, lalu kini orientasi pemerintah tersebut berubah menjadi user centric “Awal JAKI dikembangkan mindset-nya adalah pemerintah, lalu kita ganti menjadi government centric jadi user centric, bicara JAKI bukan hanya layanan pemerintah tetapi juga layanan yang dibangun masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga:
- Magang di Kantor Advokat Hingga Perlunya Penguatan Sistem Pengawasan Notaris
- Jenis Penahanan dalam KUHAP
Filosofi sederhana tersebut membuat JAKI dibangun sebagai digital platform. Perkembangan JAKI baru dimulai pada saat pandemi, dan hal tersebut menjadi momentum bagi JAKI sebagai bentuk implementasi smart city.
“Smart city itu bicara people, gimana kita dapat menyediakan ruang interaksi masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan bisnis, dan masyarakat dengan masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa JAKI dibangun bukan hanya membangun aplikasi, namun lebih dari itu membangun JAKI yaitu membangun ekosistem.