Seiring dengan rencana penyeragaman anggaran penanganan perkara di tiga institusi penegak hukum, Komisi III DPR masih menerima aduan terkait penyimpangan dan kesalahan mendasar dalam penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung diminta mereformasi jajarannya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengatakan sudah menerima pengaduan masyarakatmengenai kejaksaan. Ada beberapa kasus korupsi yang penanganannya berpotensi melanggar KUHAP dan HAM. Meski tidak dapat menyebutkan satu per satu, kasus Indosat merupakan merupakan salah satu yang diadukan ke Komisi III.
Selain kasus Indosat, banyak pengaduan lain mengenai proses hukum yang tidak benar di Pidsus Kejagung. Pasek mengaku kaget melihat pola kinerja Pidsus karena banyak kasus perdata yang dikriminalisasikan atau dipaksakan menjadi kasus korupsi. Pola kerja seperti ini sangat membahayakan perlindungan HAM warga negara.
“Ini harus segera dievaluasi total oleh Jaksa Agung. Kami minta Kejagung melakukan reformasi fundamental di jajaran Pidsus sebelum nanti disamakan anggaran dan operasionalnya dengan KPK. Kami khawatir Pidsus Kejagung berubah menjadi monster yang suka mengkriminalisasi banyak pihak,” katanya, Senin (5/11).
Pasek melanjutkan, Pidsus Kejagung harus fokus pada kasus-kasus korupsi besar, bukan malah menjadi debt collector baru dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Cara terbaik Jaksa Agung dalam mereformasi Pidsus adalah dengan meletakan figur-figur yang menguasai kejahatan korupsi secara mendalam.
“Jangan semua digebyah uyah dan merusak aspek-aspek pertumbuhan ekonomi yang susah payah dibangun pemerintah. Oknum-oknum yang suka mengkriminalkan orang harus diberi sanksi tegas dan dimasukan ke kotak saja,” ujar Pasek seraya meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan juga bertindak proaktif.
Selaku pengawas internal Kejaksaan, Jamwas diminta proaktif mengawasi penanganan perkara di Pidsus. Menurut Pasek, Jamwas dapat menegur apabila terdapat upaya untuk mengkriminalisasi atau memaksakan perkara perdata menjadi korupsi. Untuk itu, Komisi III akan mengecek semua penanganan perkara, termasuk Chevron.
