Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan 34 nama menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Dari 34 nama itu, terdapat beberapa nama yang ditempatkan di kementerian/lembaga yang mengurusi bidang hukum. Seperti, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tetap dijabat Yasonna H Laoly; Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan dijabat Mohammad Mahfud MD; dan Kejaksaan Agung dijabat ST Burhanuddin.
Tentu nama dan latar belakang Yasonna dan Mahfud MD tidak asing lagi di mata publik. Namun, nama ST Burhanudin agak asing di mata publik. Meskipun berasal dari pejabat karier Korps Adyaksa yang pensiun sejak 2014 lalu, nama Burhanuddin mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Pasalnya, TB Burhanuddin merupakan adik kandung TB Hasanudin, anggota DPR sekaligus mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga penunjukan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung lantaran kedekatan dengan tokoh/pengurus partai. Sebab, Burhanuddin merupakan adik kandung TB Hasanuddin yang notabene anggota DPR sekaligus mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat.
“Kami menyayangkan pilihan Yang Mulia Paduka Presiden Jokowi terhadap Burhanuddin karena berbau politik. Ini (seolah) mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya (HM Prasetyo dari Nasdem, red),” ujar Boyamin saat dikonfirmasi, Rabu (23/10/2019). Baca Juga: Jokowi Tunjuk ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, Ini Profilnya
Boyamin menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) periode 2014-2019 saja terasa kental aroma kepentingan politiknya yang mengakibatkan Korps Adhyaksa terkesan tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi. “Karena itu, MAKI meragukan independensi Jaksa Agung yang baru, bisa mampu menegakan hukum secara mandiri dan independen lepas dari kepentingan politik,” ujarnya.
Dia mensinyalir Kejagung di bawah kepemimpinan TB Burhanuddin dalam lima tahun ke depan tak akan ada gebrakan mengejutkan dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penanganan korupsi akan lebih cenderung dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang mengedepankan pengembalian kerugian negara dan mengeyampingkan proses pidana.
Jika demikian, indeks persepsi korupsi sulit mengalami kenaikan di atas angka 4. Sementara Indonesia saat ini berada di level 3,7. “Kita berharap Jaksa Agung baru lebih progresif dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta tidak tersandera kepentingan politik,” harapnya.
Dosen Fakultas Hukum Univesitas Andalas Feri Amsari menilai memang agak riskan bila kursi Jaksa Agung diisi pensiunan jaksa yang memiliki afiliasi dengan partai tertentu. “Sepanjang 5 tahun belakangan ini kita dapat merasakan dampak bagi penegakan hukum kita (karena Jaksa Agung dipimpin kader Partai Nasdem, red),” kata Feri.
“Bagaimana hukum bisa tegak, kalau ada relasi kekuasaan dan penegakan hukum. Karena kekuasaan berpotensi disalahgunakan?”
Senada, Peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai semestinya kursi Jaksa Agung diisi figur yang independen dan memiliki rekam jejak baik serta memahami kebutuhan Kejaksaan sebagaimana tuntutan/harapan publik. “Independen di sini bermakna tidak punya relasi ekonomi, politik, dan kekeluargaan,” kata Erwin.
Sayangnya, kata Erwin, semua syarat tersebut tidak ada terpenuhi oleh figur Jaksa Agung TB Burhanuddin. Dia menilai adanya relasi kekeluargaan yang dimiliki Burhanuddin bisa menjadi ancaman independensi lembaga Kejaksaan dalam lima tahun ke depan.
ST Burhanuddin merupakan jaksa karier dan jabatan terakhir sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun) pada Kejaksaan Agung pada 2012. Lelaki kelahiran Cirebon 17 Juli 1954 ini menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1983) dan melanjutkan strata dua di Universitas Indonesia. Kemudian Burhanuddin memperoleh gelar doktor di Universitas Satyagama Jakarta.
Ia memulai kariernya mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada 1991. Selama periode 1999-2006, Burhanuddin menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi; Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi; Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NAD; Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap; Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat; dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD.
Pada 2007, Burhanuddin mendapat promosi menjadi Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung. Setahun kemudian, Burhanuddin mendapat promosi sebagai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 2008. Pada 2009, alumnus Magister Manajemen UI 2001 ini kembali ke Kejaksaan Agung dengan jabatan inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan.
Sebelum diangkat sebagai Jamdatun, pada 2010, ST Burhanuddin sempat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi. Pria yang menamatkan pendidikan doktornya di Satyagama Jakarta 2006, juga meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden pada 2007.
Salah satu perkara besar yang pernah ditanganinya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Yayasan Supersemar yang hingga sekarang eksekusi aset mencapai Rp4,4 triliun belum rampung. Berbeda dengan pendahulunya Muhammad Prasetyo yang setelah pensiun dari Korps Adhyaksa terjun ke bidang politik dan menjadi kader Partai NasDem. Tapi, ST Burhanuddin tidak terjun ke dunia politik.
