Sabtu pagi (29/8), Perhimpunan Advokat Indonesia-Rumah Bersama Advokat (Peradi-RBA) telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) III yang disiarkan dan diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Munas III bertema ‘Semangat Rekonsiliasi, Wujud Organisasi Advokat Demokratis, Modern, Milenial’ ini diadakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, mengingat belum redanya situasi pandemi Covid-19.
Ketua Organizing Committee, M. Syafei mengatakan, meski diselenggarakan secara daring, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari jalannya Munas. Pasalnya, pihak panitia telah melakukan beragam persiapan, termasuk berkoordinasi dengan tim IT untuk mengatasi tantangan teknologi. “Dari jumlah 3.600 anggota, sudah ada separuh lebih yang registrasi untuk mengikuti jalannya Munas. Oleh karena itu, sesuai AD/ART tentang Kuorum, tidak ada masalah. Daerah-daerah pun telah lebih mudah dan tidak kesulitan dalam mengakses teknologi. Karenanya, besar harapan saya agar peserta dapat mengikuti Munas sampai selesai,” katanya.
Acara Munas III Peradi-RBA dibuka dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya; mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum DPN Peradi-RBA periode 2015-2020, Luhut M.P. Pangaribuan; dan pembacaan doa.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pakar Peradi-RBA, Jimly Asshiddqie menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pengurus dan panitia panitia Munas III karena situasi pandemi tidak menghalangi persiapan jalannya munas. Ia berharap, Munas III dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan menunjukkan kepada dunia advokat di Tanah Air bahwa DPN Peradi-RBA adalah organisasi advokat yang menjunjung tinggi musyawarah, kekeluargaan, kebersamaan, dan profesionalitas para anggotanya.
Pada kesempatan yang sama, Rekonsiliasi organisasi advokat lantas menjadi satu topik penting yang dibahas Jimly. Meski belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diusahakan dan difasilitasi pemerintah, situasi ini dapat menjadi momentum bagi advokat untuk berbenah diri.
"Kita dapat mulai memikirkan suatu konsep baru di mana organisasi advokat tetap multibar, akan tetapi kita usulkan adanya Mahkamah Etika yang membawahi permasalahan etik dari berbagai profesi seperti advokat. Keberadaan Mahkamah Etika akan berfungsi sebagai suatu peradilan yang melakukan pemeriksaan, penilaian, dan membuat keputusan etik bagi organisasi. Sistem etika profesional yang sama inilah yang kemudian dapat menjadi pemersatu, karena ukuran kemajuan dan keberadaban profesi diukur dari nilai-nilai etika yang dijalankan," tutur dia.
Ketua Umum Terpilih secara Aklamasi
Usai Rapat Anggota Cabang (RAC) di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia, sebanyak 36 dari 38 DPC Peradi-RBA telah mengusulkan Luhut M.P. Pangaribuan sebagai Bakal Calon Ketua Umum Peradi-RBA 2020-2025. Sementara itu, dua DPC mengusulkan calon pilihannya, yakni Tatang Tubagus dari DPC Bantul dan Dimas Aryanta dari DPC Wonosari.