Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) sebagai hukum pidana materiil harus diikuti dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil. Mengingat efektivitas penegakan hukum pidana sangat bergantung pada harmonisasi regulasi serta semangat pembaharuan sistem peradilan pidana yang berkeadilan sebagaimana yang harus diusung KUHP dan KUHAP.
Adagium klasik mengatakan “Het recht hink anter de feiten an", yang artinya peristiwa hukum selalu tertinggal dari hal-hal yang mengaturnya (hukum). Acapkali pengaturan undang-undang cenderung tertinggal dengan dinamika hukum di masyarakat, sehingga memang perlu dilakukan pembaruan secara rutin. Begitu pula dengan KUHAP yang telah diterapkan sejak selama 44 tahun pastinya memiliki banyak norma yang tidak lagi relevan untuk dipertahankan.
Baca Juga:
Menguak Tantangan Penegakan Hak Cipta di Industri Musik Tanah Air
Asas Res Judicata dalam Dinamika Pemberitaan di Media
Dari sejarah pembentukannya, KUHAP 1981 dianggap sebagai mahakarya bangsa Indonesia karena berhasil menggantikan keberlakuan Herziene Inlandsche Reglement (HIR)—yang merupakan hukum acara pidana kolonial Hindia Belanda. Meski begitu, KUHAP tetap perlu dievaluasi, dan KUHAP tidak boleh anti terhadap perubahan akibat pesatnya perkembangan hukum di masyarakat.
Urgensi Pembaruan KUHAP
Setidaknya ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembaruan KUHAP.
Pertama, substansi KUHAP tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum pidana modern. KUHAP yang berlaku sejak 1981 memiliki banyak aturan yang tidak mengakomodasi konsep dan prinsip baru dalam hukum pidana modern. Misalnya penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang berbasis pemulihan hak, serta belum adanya pengaturan plea bargain dan deferred prosecution agreement.
Kedua, perlu memperjelas pengaturan penyidikan supaya lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sebagaimana pandangan Fachrizal Afandi (Kompas, 1/1/2025), pelaksanaan penyidikan selama ini masih jauh dari ideal karena minim pengawasan, sehingga tidak ada checks and balances antar aparat penegak hukum. Terkait masalah penyidikan ini, dalam pembaruan KUHAP harus diarahkan supaya memperkuat prinsip hukum pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misal seperti yang disebutkan Fachrizal Afandi yaitu prinsip exclusionary rules dan fruit of the poisonous tree.
Selain itu, pengawasan terhadap “upaya paksa” perlu dimasukkan sebagai substansi fundamental RKUHAP. Draft RKUHAP yang beredar sesungguhnya telah mengenalkan konsep hakim pemeriksa pendahuluan yang nantinya akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa. Selama ini keabsahan upaya paksa hanya diselesaikan melalui jalur praperadilan, yang mana hakim hanya memeriksa formalisme tindakan penyidik tanpa mempertimbangkan tindakan substansial seperti legalitas perolehan alat bukti.
Ketiga, KUHAP saat ini mengatur perlindungan hukum bagi hak tersangka dan terdakwa, tetapi belum mengatur perlindungan bagi saksi dan korban. Meski terdapat UU Perlindungan Saksi dan Korban, perlu diatur dan diharmonisasikan dalam RKUHAP sebagai lex generalis. Pemenuhan hak ini misalnya memperluas peluang permohonan ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Di lain sisi, melalui pembaruan KUHAP, perlu diatur fasilitasi bantuan hukum yang memadai bagi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Pemenuhan hak atas bantuan hukum ini sangat penting karena bisa memastikan pendampingan hukum benar-benar diberikan sejak awal proses hukum.
Keempat, terkait perdebatan mengenai kewenangan pengawasan penyidikan, isu ini merupakan bagian dari perdebatan klasik dalam sistem peradilan pidana: sejauh mana kewenangan penyidik harus diawasi atau dikendalikan oleh jaksa dalam proses penyidikan?
Dalam praktik KUHAP 1981, koordinasi antara penyidik dan jaksa kerap tidak efektif dan kurang objektif, sehingga berujung pada fenomena bolak-balik berkas perkara tanpa ada kejelasan. Fachrizal Afandi bahkan menyoroti bahwa penyidikan saat ini telah kehilangan esensinya sebagai upaya mengumpulkan alat bukti untuk proses penuntutan. Sebaliknya, banyak penyidikan justru berlangsung secara tidak transparan dan rawan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.
Sudah saatnya peran jaksa sebagai pengawas penyidikan diperkuat. Sebagai pengendali perkara (dominus litis), jaksa harusnya lebih aktif dalam mengawasi jalannya penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada ketidakadilan. Pengawasan jaksa sejak tahap penyidikan memungkinkan penuntutan yang lebih efektif. Jaksa memiliki pemahaman menyeluruh terhadap proses perolehan alat bukti. Dengan demikian, tidak lagi relevan untuk mempertahankan pemisahan kewenangan yang terlalu kaku dalam penegakan hukum—sebagaimana yang dikenal dalam prinsip “diferensiasi fungsional”.
KUHAP Baru, Bukan Revisi
Upaya pembaruan KUHAP diwarnai perdebatan mengenai “apakah perlu melakukan revisi terhadap KUHAP yang berlaku saat ini atau membentuk KUHAP baru disertai pencabutan KUHAP lama?”
Terhadap perdebatan itu perlu dipahami bahwa perubahan hukum acara pidana bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut semangat pembaruan sistem peradilan pidana yang modern. KUHAP yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari empat dekade, sehingga banyak ketentuan yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan KUHAP baru menjadi langkah yang lebih ideal dibanding sekadar melakukan revisi KUHAP secara parsial.
Pembentukan KUHAP baru memungkinkan adanya kodifikasi yang lebih komprehensif, mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana modern, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, KUHAP baru harus mampu menghadirkan semangat baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih humanis, transparan, dan berkeadilan. Hal ini penting agar hukum acara pidana tidak lagi menjadi alat represif, tapi instrumen yang menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi semua pihak yang terlibat, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban—sebagaimana prinsip fair trial.
Pembaruan KUHAP juga harus diarahkan supaya selaras dengan KUHP Nasional yang akan berlaku pada Januari 2026. Keselarasan ini tidak hanya berkaitan dengan substansi norma, tetapi juga dalam hal struktur dan kultur sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik, bisa terjadi tumpang tindih norma yang justru melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana.
Secara formal, berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila perubahan norma bersifat fundamental dan mencakup lebih dari 50% dari ketentuan yang ada, maka pilihan hukum yang tepat adalah membentuk undang-undang baru, bukan sekadar revisi. Terlebih, dalam konteks KUHAP, perubahan yang diperlukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup pembaruan paradigma dalam penegakan hukum pidana agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.
Kemudian dari segi constitutionalism principles, pembaruan KUHAP juga harus disesuaikan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya memuat konstitusionalitas norma KUHAP 1981. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut wajib dijalankan karena bersifat final dan mengikat (final and binding). Terlebih, dalam berbagai putusan MK banyak mengandung prinsip fair trial dan perlindungan HAM.
Putusan MK bukan sekadar rekomendasi, melainkan menjadi pedoman dalam pembentukan norma hukum baru, termasuk dalam reformasi KUHAP. Apabila putusan MK tidak ditindaklanjuti, pembaruan KUHAP justru akan mengulang kelemahan-kelemahan lama dan berisiko bertentangan dengan konstitusi. Banyaknya putusan MK menyangkut konstitusional KUHAP 1981, menandakan bahwa jalan terbaik pembaruan KUHAP adalah membentuk KUHAP baru, bukan revisi KUHAP lama.
Demokratisasi Pembentukan KUHAP
Langkah DPR yang menetapkan RKUHAP sebagai prioritas legislasi perlu disambut baik. Menjadi tugas publik untuk memastikan proses pembaruan KUHAP dijalankan secara demokratis, memperhatikan kepentingan masyarakat luas, dan yang terpenting mencerminkan semangat reformasi sistem peradilan pidana. Meminjam istilah Herbert L. Packer, melalui pembaruan KUHAP, perlu ada peralihan dari crime control model menjadi due process model.
Meski KUHAP sedikit mencerminkan due process model, akan tetapi prinsip-prinsip hukum pidana modern masih belum terwujud secara penuh dalam penegakan hukum pidana. Sehingga inilah momentum internalisasi due process model secara komprehensif.
Dalam proses legislasi yang berkembang, publik juga perlu mencermati praktik legislasi yang dijalankan Presiden dan DPR bahwa selama ini ada kecenderung yang tidak partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang disahkan tanpa proses yang benar-benar menyerap aspirasi publik secara bermakna (meaningful participation).
Contohnya, pembentukan KUHP Nasional yang kala itu proses pembentukannya minim melibatkan aspirasi publik seperti NGO. Situasi serupa juga terjadi saat revisi UU KPK disahkan pada tahun 2019 yang memicu gelombang demonstrasi masyarakat sipil karena dianggap melemahkan komitmen pemberantasan korupsi oleh KPK.
Fenomena ini oleh Kim Lane Scheppele digambarkan sebagai autocratic legalism yakni penggunaan instrumen hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat, bahkan dengan cara-cara yang menyimpang dari prinsip demokrasi (destroying democracy by law). Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar menggambarkan praktik ini sebagai “legislasi ugal-ugalan” yang mencerminkan ketergesaan dan minimnya akuntabilitas dalam proses pembentukan hukum.
Ambisi DPR yang begitu kuat menyelesaikan RKUHAP di tahun ini membuka asumsi masyarakat bahwa prosesnya akan dilakukan secara tertutup dan nihil partisipasi. Saat ini pun, Naskah Akademik dan draft RKUHAP masih belum dibuka ke publik, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengkritisi proses legislasi yang berlangsung di DPR. Sekecil apapun proses pembahasan RKUHAP tidak boleh dilakukan secara tertutup. Seperti yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil, apabila proses pembentukan RKUHAP dilakukan tanpa partisipasi publik, tepat rasanya menggaungkan #TolakRKUHAPGelap!
Perlu ditekankan proses legislasi pembaruan KUHAP harus mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis dengan cara membuka ruang partisipasi masyarakat. Aspirasi publik harus diserap secara adil dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil (NGO), akademisi, hingga kelompok masyarakat rentan (vulnerable people). Partisipasi yang luas ini sangat krusial agar kepentingan semua pihak terakomodasi tanpa diskriminasi, sehingga pembaruan KUHAP memiliki legitimasi publik sekaligus basis moral penegakan hukum yang kuat.
Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, bahwa meaningful participation dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi tiga indikator, yaitu: (1) hak masyarakat untuk didengar pendapatnya (right to be heard); (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang diberikan (right to be explained).
Lebih dari sekadar perbaikan prosedural, perubahan dalam hukum acara pidana juga harus merefleksikan pergeseran nilai-nilai fundamental dalam cara negara menangani kejahatan, melindungi hak individu, serta mengatur kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karenanya, RKUHAP “baru” bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga pijakan untuk membangun sistem peradilan pidana yang modern, inklusif, dan berkeadilan. Berbagai persoalan klasik—seperti ketidakpastian dalam penyidikan, lemahnya perlindungan bagi saksi dan korban, serta masih dominannya pendekatan represif—harus diperbaiki dengan pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada prinsip hak asasi manusia, utamanya prinsip due process of law dan fair trial.
*) Endrianto Bayu Setiawan, Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Peneliti Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB)
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
