Di tahun 2017, hukum menempati posisi penting dalam keseharian pembahasan atau buah bibir di masyarakat, mulai dari transaksi korporasi hingga kasus-kasus litigasi. Pada saat itu pula Janna Shafira Widianti Apcar, yang masih duduk di bangku SMA, membulatkan tekadnya melanjutkan studi ilmu hukum.
Pada awal studinya di bangku perguruan tinggi, perempuan kelahiran 2000 ini melihat Ilmu Hukum sebagai suatu yang sangat menarik sebab hukum mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sempat terbesit di pikirannya tentang apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound, yakni "Law as Tool of Social Engineering" adalah benar adanya.
Namun, anomali terjadi ketika Indonesia dilanda Covid-19. Banyak sekali tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan dalam penanganan pandemi. Hal Ini tentu menimbulkan kebingungan di masyarakat sebagai subyek yang menjalankan produk hukum tersebut.
Menurutnya, banyaknya peraturan yang diterbitkan malah tidak berdampak signifikan menurunkan penyebaran Covid-19. Belajar dari fenomena yang terjadi di masa kuliah tersebut, Ia kemudian berpendapat bahwa hukum haruslah responsif terhadap keadaan dan perkembangan di masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jerome Frank, yakni "hukum harus lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial". Menurut Janna, sangat penting tercipta produk hukum yang dapat menyesuaikan kebutuhan publik karena hukum ada untuk masyarakat dan bukan sebaliknya.
Lulus dengan nilai yang memuaskan di Universitas Trisakti, membawa dirinya langsung mendapatkan promosi ke tingkat Junior Associate di FSP Lawyers Law Firm. Hal ini tentu menjadi babak awal karier perjalanan Janna.
Ketika memasuki dunia kerja, ia menyadari bahwa dirinya akan terus berhadapan dengan tantangan-tantangan baru yang menuntutnya untuk terus mengikuti perkembangan. Hal ini menyadarkan dirinya bahwa kemampuan adaptasi yang cepat dan responsif diikuti dengan pemikiran yang kritis, sangat dibutuhkan untuk menghadapi babak baru ekonomi, khususnya ekonomi digital 5.0.