Langkah ini sejalan dengan European Ethical Charter on the Use of AI in Judicial Systems yang dirilis European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), yang memberikan panduan pengolahan data putusan untuk mengukur prediktabilitas hukum dan konsistensi pertimbangan hakim terhadap yurisprudensi.
Terhadap calon dari kalangan akademisi analisis NLP dapat digunakan untuk menganalisis disertasi, laporan riset, publikasi karya ilmiah dan keterangan-keterangan ahli di pengadilan. Misalnya, analisis terhadap adanya plagiarisme, hingga pendapat dalam berbagai dokumen yang ada, apakah konsisten secara doktrinal atau ada kecenderungan lainnya.
Sementara itu, bagi calon advokat analisis NLP dapat diterapkan terhadap portofolio klien, pemetaan kepentingan dan dokumen-dokumen peradilan yang hampir semua informasi sudah tersedia di sistem informasi pengadilan. Analisis ini bermanfaat untuk menilai argumentasi hukum, rasionalitas penalaran, kepatuhan etik beracara, ataupun kecenderungan lainnya.
Kedua,verifikasi rekam jejak dan relasi calon hakim agung secara terintegrasi dan otomatis. Dukungan teknologi diperlukan guna mengintegrasikan sistem pemetaan data dan informasi pada beberapa direktori, seperti laporan harta kekayaan, pajak, aset, afiliasi komunitas, dan lainnya yang dianggap penting dalam penilaian rekam jejak. Sistem basis data yang terintegrasi dapat secara otomatis menyisir, membandingkan seluruh data yang ada, hingga menghasilkan analisis kecenderungan-kecenderungan.
Ada beberapa negara yang dapat dirujuk terkait praktik terbaik mekanisme verifikasi otomatis tersebut. Rumania mengimplementasikan sistem bernama PREVENT yang menghubungkan basis data korporasi, register aset dan data kependudukan. Lituania mengoperasikan sistem Register of Private Interest yang menyambungkan deklarasi individu dengan basis data dunia usaha. Dalam konteks ini, KY penting untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga pemilik basis data terkait individu calon hakim agung.
Ketiga,menguatkan partisipasi publik dari sekedar penerimaan informasi formalistis menjadi bagian dari instrumen penilaian. KY perlu untuk merespons laporan atau masukan masyarakat dengan mempublikasikan penjelasan tertulis setiap laporan rekam jejak calon. Selain itu, KY bisa membangun portal pelaporan masyarakat yang berisi penerimaan laporan hingga respons KY. Judicial Service Commission Afrika Selatan menerapkan hal ini dengan mengkonfrontasi langsung temuan publik kepada calon hakim saat tahapan wawancara terbuka.
Tentunya maksimalisasi teknologi dalam proses seleksi harus memegang prinsip etik dasar yaitu menjadikan alat bantu digital sebagai instrumen pendukung di bawah kendali manusia. Selain itu, kriteria, algoritma, parameter digital wajib terbuka dan transparan bagi publik.
