Memulihkan Mandat Konstitusi
Penting untuk dipahami bahwa seleksi calon hakim agung merupakan bagian dari implementasi prinsip negara hukum Indonesia. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Mandat konstitusi ini harus terwujud, salah satunya dengan cara memastikan pengisian jabatan hakim agung dilakukan melalui proses yang benar, transparan, dan akuntabel secara etik.
KY sebagai salah satu anak kandung reformasi juga memiliki mandat konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi, sangat tidak patut apabila KY justru menjadi lembaga pertama yang mencederai martabat Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di Indonesia.
*) Yunani Abiyoso, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
