Narasi tersebut sangat lemah ketika dihadapkan pada fakta bahwa dari batas maksimal 60 kursi hakim agung yang diamanatkan Undang-undang Mahkamah Agung, sudah terisi hingga 57 hakim agung. Bahkan, merujuk pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025, saat hakim agung berjumlah 50 orang, rasio produktivitas penyelesaian perkara mencapai 99,26% atau berhasil memutus sekitar 37.800 perkara dari 38.100 perkara yang masuk ke MA. Kondisi tersebut tidak menunjukkan krisis jumlah hakim agung dan krisis penyelesaian perkara.
Sejatinya titik krusial lembaga peradilan bukan pada mengejar kuantitas terpenuhinya kursi hakim, melainkan pada mutu dan kualitas putusan dalam rangka menegakkan kepastian hukum serta keadilan. Hakim dengan standar kualifikasi tertinggi yang akan menghasilkan putusan hukum yang kuat dan bisa dipatuhi masyarakat. Komunitas hukum dan masyarakat umum tentu tidak ingin lahirnya putusan yang tidak berkualitas, kontradiktif, tidak konsisten, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.
Sebagai ilustrasi, hakim-hakim agung pada kamar perdata, tata usaha negara dan pajak memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan atau bahkan yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan penyelesaian sengketa. Komunitas usaha, investor global maupun domestik, menjadikan kepastian hukum penegakan kontrak (enforcement of contract) sebagai variabel penghitungan risiko dalam berusaha. Putusan yang tidak berkualitas, ketidakpastian serta ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, secara otomatis akan meningkatkan risiko usaha.
Apabila hal-hal tersebut yang selalu dibiarkan terjadi, dunia usaha akan cenderung menghindari sistem peradilan nasional. Padahal, secara normatif, penyelesaian sengketa di peradilan nasional dijamin cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dibandingkan di lembaga arbitrase atau pengadilan internasional.
Perbaiki Cara Menilai
Untuk itu, KY harus membenahi sistem seleksi, terlebih lagi belakangan muncul public distrust akibat dugaan pelanggaran etik oleh KY. Langkah konkretnya adalah melakukan depersonalisasi penilaian yaitu pendekatan yang mengikis bias personal dan subjektivitas penilai. Hal ini juga dapat menutup ruang kompromi dan intervensi politik dalam instrumen penilaian dan tahapan seleksi.
Dari sejumlah tahapan dan metode seleksi yang dilaksanakan KY, setidaknya ada tiga aspek yang bisa disempurnakan dengan dukungan teknologi dalam rangka depersonalisasi penilaian.
Pertama,analisis rekam jejak memutus hakim karier dengan memanfaatkan pemroses bahasa alami (natural language processing/NLP). Metodenya dengan melakukan audit terhadap riwayat putusan-putusan yang pernah dibuat oleh calon hakim agung agar KY dapat melihat kecenderungan dan mendeteksi anomali dalam putusan secara objektif.
