Jelang Lebaran, Serikat Buruh Catat Masih Ada Perusahaan Belum Bayar THR
Terbaru

Jelang Lebaran, Serikat Buruh Catat Masih Ada Perusahaan Belum Bayar THR

Posko pengaduan THR yang dibentuk KSPI mencatat ada ratusan perusahaan yang belum membayar THR sesuai ketentuan. Sedangkan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan mencatat periode 20 April-6 Mei 2021 ada 1.569 pengaduan yang masuk.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi: BAS
Ilustrasi: BAS

Lebaran sebentar lagi, tapi sayangnya masih banyak kalangan buruh yang belum menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai ketentuan. Posko Pengaduan THR yang dibentuk KSPI mencatat ada ratusan perusahaan yang belum membayar THR kepada buruh sesuai ketentuan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan sudah menerbitkan edaran bernomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Edaran itu menegaskan THR tahun 2021 wajib dibayar H-7 sebelum hari H dan tidak dicicil. Bagi pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19 pembayaran THR dirundingkan secara bipartit dengan ketentuan harus dibayar paling lambat H-1.

Berbagai perusahaan yang diadukan itu berada di Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam, Banjarmasin, Medan, Deli Serdang, Boyolali, Brebes, pekalongan, Makassar, dan Sumbawa. Beragam perusahaan itu menurut Iqbal bergerak di sektor outsourcing, tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, serta padat karya lainnya.

Dari pengamatan yang dilakukan, Iqbal menilai perusahaan yang diadukan itu tergolong mampu dan masih beroperasi. “Tapi sejauh ini tidak ada tindakan terhadap perusahaan yang membayar THR sesuai dengan ketentuan tersebut,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2021). (Baca Juga: Ada Sanksi bagi Pelanggar Aturan THR)

Iqbal mendesak pemerintah untuk tegas menegakan aturan THR. Masih adanya perusahaan yang belum menunaikan kewajiban membayar THR membuktikan ketidakmampuan Menteri Ketenagakerjaan untuk menegakan peraturan. Menurutnya, harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai aturan.

Situasi ini, lanjut Said Iqbal, diperparah dengan pembayaran THR yang jauh panggang dari api. Pernyataan Menteri Tenaga Kerja hanya lip services. Iqbal juga meragukan keseriusan pemerintah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan THR.

Anggota Dewan Pengupahan Nasional, Mirah Sumirat, mengatakan banyak serikat buruh yang menyampaikan masalah pembayaran THR. Ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang bandel, tidak mematuhi aturan THR. “Serikat buruh mengadukan perusahaan tempatnya bekerja belum membayar THR, menunda, dan mencicil,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait