Pelantikan Presiden Joko Widodo menjadi momentum harapan pembenahan di berbagai bidang, termasuk sektor energi. Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengingatkan, pemerintah mendatang harus mampu membenahi kebijakan sektor energi. Menurutnya, selama ini masih banyak masalah kebijakan yang menjadi kendala, terutama terikait perizinan.
"Pengelolaan izin usaha pertambangan yang bermasalah seperti membuat mining policy. Semua sudah kita siapkan tinggal dilanjutkan," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/10).
Susilo menggarisbawahi, bidang minerba merupakan yang paling krusial untuk dibenahi. Ia berharap pemerintahan yang dipimpin Jokowi bisa melanjutkan renegosiasi kontrak dan penandatanganan amandemen kontrak. Selain itu, Susilo juga berharap kebijakan hilirisasi dengan pembangunan smelter dapat dilanjutkan.
Tak hanya itu, ada beberapa pekerjaan rumah lainnya yang menanti diselesaikan oleh Menteri ESDM pilihan Jokowi. Susilo menyebut, sang menteri nantinya harus mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi penggunaan BBM. Pada saat yang sama, energi baru dan terbarukan harus dikembangkan secara masif. Tujuannya, untuk membantu penyediaan listrik dengan memakai sumber-sumber energi di dalam negeri.
“Pekerjaan rumah di bidang kelistrikan jelas memiliki tantangan paling berat yakni untuk menyediakan dan membangun pembangkit listrik baru dengan kapasitas kira-kira 6.000 sampai 10.000 megawatt per tahun hingga 2025. Ini tidak gampang,” tambahnya.
Susilo mengungkapkan, penyediaan listrik itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga untuk menghandle pertumbuhan penduduk 1,1%. Selain itu, dia berharap ada pemanfaatan sumber energi yang tepat berdasarkan kebijakan energi.
Misalnya, menempatkan batubara sebagai tulang punggung uintuk pembangkit listrik paling tidak 65% sehingga nantinya ekspor batubara terus berkurang. Untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah di sektor energi tersebut, Susilo menegaskan bahwa kuncinya adalah memilih menteri yang tepat.
“Paling utama adalah Menteri ESDM mendatang harus kompeten. Kami telah membangun landasan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM yang baru bisa bekerja lebih mudah kendati masih ada beberapa sektor yang harus dibenahi,” tandasnya.
Selaku Menteri Koordiantor Perekonomian dan Menteri ENergi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim, Chairul Tanjung atau yang akrab disapa CT, sangat memahami sulitnya memegang amanah sebagai Menteri ESDM.
Ia berkesimpulan, Kementerian ESDM harus dipimpin oleh orang yang kompeten, berintegritas, tidak tercela dan tidak memiliki conflict of interest.
Pasalnya, sektor ini sangat penting, selain sebagai sumber pendapatan negara yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat juga, sektor yang dapat membawa negara kita menjadi negara maju.
“Pesan saya, taruhlah orang yang kompeten di Kementerian ESDM. Orang yang mengerti permasalahan, integritasnya tidak tercela, tidak punya conflict of interest, tidak mempunya vested interest tetapi juga punya kemampuan dan ahli di bidangnya,” tuturnya.
Ia pun menyadari, memang tidak mudah mendapatkan orang dengan kriteria demikan. Bahkan, menurut CT, jika dirinya ditanyakan siapa orang yang memenuhi criteria itu, ia mengaku tidak tahu. Namun, menurut CT Presiden Jokowi yang baru saja dilantik harus bisa menemukan orang semacam itu. “Ini tugasnya presiden,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, melihat adanya persaingan yang tidak sehat dalam memperebutkan kursi nomor satu Kementerian ESDM. Menurut mamit, persaingan yang tidak sehat itu adalah upaya menyudutkan pejabat dan 'alumni' direksi PT Pertamina (Persero). Mereka dianggap tidak layak menjadi Menteri ESDM karena mempunyai kaitan dengan mafia migas, terutama karena terkait dengan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa nama calon Menteri ESDM yang berasal dari Pertamina, antara lain Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama), Ahmad Faisal (mantan Direktur Niaga), Hanung Budya (Direktur Pemasaran dan Niaga), dan Hari Karyuliarto (Direktur Gas Pertamina).
“Tuduhan mafia gas di tubuh Pertamina dan anak usaha belum pernah terbukti. Apalagi, hingga kini tidak ada penjelasan terperinci mengenai mafia gas yang disebutkan ataupun bentuk-bentuk keterlibatan Pertamina dan operasi mafia gas tersebut," ujarnya.
"Pengelolaan izin usaha pertambangan yang bermasalah seperti membuat mining policy. Semua sudah kita siapkan tinggal dilanjutkan," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/10).
Susilo menggarisbawahi, bidang minerba merupakan yang paling krusial untuk dibenahi. Ia berharap pemerintahan yang dipimpin Jokowi bisa melanjutkan renegosiasi kontrak dan penandatanganan amandemen kontrak. Selain itu, Susilo juga berharap kebijakan hilirisasi dengan pembangunan smelter dapat dilanjutkan.
Tak hanya itu, ada beberapa pekerjaan rumah lainnya yang menanti diselesaikan oleh Menteri ESDM pilihan Jokowi. Susilo menyebut, sang menteri nantinya harus mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi penggunaan BBM. Pada saat yang sama, energi baru dan terbarukan harus dikembangkan secara masif. Tujuannya, untuk membantu penyediaan listrik dengan memakai sumber-sumber energi di dalam negeri.
“Pekerjaan rumah di bidang kelistrikan jelas memiliki tantangan paling berat yakni untuk menyediakan dan membangun pembangkit listrik baru dengan kapasitas kira-kira 6.000 sampai 10.000 megawatt per tahun hingga 2025. Ini tidak gampang,” tambahnya.
Susilo mengungkapkan, penyediaan listrik itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga untuk menghandle pertumbuhan penduduk 1,1%. Selain itu, dia berharap ada pemanfaatan sumber energi yang tepat berdasarkan kebijakan energi.
Misalnya, menempatkan batubara sebagai tulang punggung uintuk pembangkit listrik paling tidak 65% sehingga nantinya ekspor batubara terus berkurang. Untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah di sektor energi tersebut, Susilo menegaskan bahwa kuncinya adalah memilih menteri yang tepat.
“Paling utama adalah Menteri ESDM mendatang harus kompeten. Kami telah membangun landasan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM yang baru bisa bekerja lebih mudah kendati masih ada beberapa sektor yang harus dibenahi,” tandasnya.
Selaku Menteri Koordiantor Perekonomian dan Menteri ENergi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim, Chairul Tanjung atau yang akrab disapa CT, sangat memahami sulitnya memegang amanah sebagai Menteri ESDM.
Ia berkesimpulan, Kementerian ESDM harus dipimpin oleh orang yang kompeten, berintegritas, tidak tercela dan tidak memiliki conflict of interest.
Pasalnya, sektor ini sangat penting, selain sebagai sumber pendapatan negara yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat juga, sektor yang dapat membawa negara kita menjadi negara maju.
“Pesan saya, taruhlah orang yang kompeten di Kementerian ESDM. Orang yang mengerti permasalahan, integritasnya tidak tercela, tidak punya conflict of interest, tidak mempunya vested interest tetapi juga punya kemampuan dan ahli di bidangnya,” tuturnya.
Ia pun menyadari, memang tidak mudah mendapatkan orang dengan kriteria demikan. Bahkan, menurut CT, jika dirinya ditanyakan siapa orang yang memenuhi criteria itu, ia mengaku tidak tahu. Namun, menurut CT Presiden Jokowi yang baru saja dilantik harus bisa menemukan orang semacam itu. “Ini tugasnya presiden,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, melihat adanya persaingan yang tidak sehat dalam memperebutkan kursi nomor satu Kementerian ESDM. Menurut mamit, persaingan yang tidak sehat itu adalah upaya menyudutkan pejabat dan 'alumni' direksi PT Pertamina (Persero). Mereka dianggap tidak layak menjadi Menteri ESDM karena mempunyai kaitan dengan mafia migas, terutama karena terkait dengan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Sebagaimana diketahui, saat ini ada beberapa nama calon Menteri ESDM yang berasal dari Pertamina, antara lain Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama), Ahmad Faisal (mantan Direktur Niaga), Hanung Budya (Direktur Pemasaran dan Niaga), dan Hari Karyuliarto (Direktur Gas Pertamina).
“Tuduhan mafia gas di tubuh Pertamina dan anak usaha belum pernah terbukti. Apalagi, hingga kini tidak ada penjelasan terperinci mengenai mafia gas yang disebutkan ataupun bentuk-bentuk keterlibatan Pertamina dan operasi mafia gas tersebut," ujarnya.