Penelusuran dokumen atau data hukum di Indonesia menjadi kegiatan yang sangat menantang. Sebab, tidak semua data hukum terdokumentasi dengan baik. Tak jarang data yang dicari seolah menelusuri jarum dalam sekam. Hal itu kerap dihadapi kalangan yang membidangi hukum, misalnya advokat, jaksa, hakim, akademisi, peneliti, dan jurnalis.
Jurnalis senior Hukumonline, Muhammad Yasin, mengatakan penelusuran dokumen dan data hukum bisa dilakukan dengan cara melakukan pencarian dan mengajukan permohonan informasi. Sebelum memburu dokumen hukum, harus diketahui dulu informasi apa yang dicari?. Apakah bentuknya peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, keputusan yang diterbitkan pemerintahan, beleidsregel atau kebijakan, warkah pertanahan, anotasi, hasil penelitian dan artikel hukum atau lainnya.
Menelusuri dokumen hukum dengan cara pencarian bisa dilakukan secara daring dan luring. Di era internet of things (IoT), pencarian dokumen ada kalanya dilakukan secara luring, sebab tidak semua dokumen tersedia di jagat daring. Apalagi dokumennya diterbitkan sejak masa kolonial Belanda yang umumnya berbentuk buku atau cetak. Cara terbaru mencari dokumen hukum bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI).
Baca juga:
- FH UKSW, Kampus Berjuluk 'Indonesia Mini' Luncurkan Hukumonline Corner
- Ada 4 Pilihan Rumpun Peminatan di FH UKSW
- 2 Prodi FH UKSW Raih Predikat Unggul, Dekan: Kami Akan Terus Tingkatkan Kualitas
Yasin menjelaskan keharusan mengecek validitas dokumen hukum yang didapat dari hasil selancar secara daring. Foto: HFW
Untuk dokumen yang bentuknya putusan pengadilan, Yasin memberikan tips langkah mencari di laman direktori putusan Mahkamah Agung (MA). Tapi putusan yang diunggah pada laman tersebut hanya terbitan setelah tahun 2000. Regulasi bisa juga dicari dengan menggunakan mesin pencari atau masuk di laman masing-masing lembaga. Peraturan yang sifatnya sangat teknis relatif sulit ditemukan secara daring.
“Kalau tidak ada juga bisa mencari regulasi yang diburu lewat buku tentang peraturan perundang-undangan,” kata Yasin dalam kuliah umum bertema Penelusuran Dokumen Hukum Elektronik dan Non-Elektronik, di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW), Rabu (23/10/2024).
