Rinciannya dalam periode 2020—2024 ada sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah. Dari jumlah tersebut ada 225 RUU yang disahkan jadi Prolegnas, namun hanya ada 43 RUU Prioritas sehingga jumlahnya tidak lebih dari 18 persen. Sementara pada periode 2010—2014, dari 262 RUU Prolegnas hanya selesai 70 RUU atau mencapai 26 persen sedangkan periode 2015—2019 hanya mencapai 17 persen. Ini pun baru dari sisi target saja, belum dari sisi yang lain.
Penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) setidaknya membagi tiga catatan carut-marut proses legislasi di Indonesia. Mulai dari target dan proyeksi capaian legislasi 2020—2024, legislasi 2020—2024 dalam perspektif autocratic legalism, dan legislasi 2020—2024 dalam perspektif civic space.
Pada bagian pertama, bukan hanya tidak mencapai target 30 persen, bahkan di periode 2020—2024 capaiannya hanya sebesar 18 persen. Hanya ada 225 RUU yang disahkan jadi Prolegnas dari 248 RUU di Prolegnas Jangka Menengah. Itu pun hanya ada 43 RUU Prioritas.
Kualitas dari UU yang sudah disahkan pun banyak menuai kontroversi. Kita masih ingat bagaimana UU Cipta Kerja menuai kritik sangat pedas, lalu juga pasal dalam KUHP 2023 yang masih memasukkan pasal karet, seperti juga yang tertera dalam UU ITE.
