Kadin Minta Rencana Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Ditunda
Utama

Kadin Minta Rencana Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Ditunda

Dikarenakan daya beli masyarakat masih rendah.

CR 33
Bacaan 2 Menit
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid. Foto: RES
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid. Foto: RES

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menegaskan pentingnya untuk menunda penerapan PPN sebesar 12 persen yang telah diputuskan oleh pemerintah. Menurutnya, keputusan tersebut diambil saat kondisi ekonomi Indonesia jauh berbeda dibandingkan dengan situasi saat ini.

“PPN 12 persen itu sudah diputuskan beberapa waktu lalu, namun kondisi ekonomi kita saat itu sangat berbeda. Saat ini, dengan tantangan ekonomi global yang semakin berat dan penurunan daya beli masyarakat, dampaknya bisa sangat besar,” ujar Arsjad Rasjid dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11).

Arsjad menjelaskan bahwa keputusan untuk mengenakan PPN sebesar 12 persen diambil dalam kondisi ekonomi yang relatif lebih baik. Namun, dengan adanya ketidakpastian global, termasuk dampak politik dan ekonomi yang melanda beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, daya beli masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan yang signifikan.

Baca Juga:

“Oleh karena itu, kami menyarankan kepada pemerintah untuk menunda penerapan PPN 12 persen. Kebijakan ini langsung berdampak pada konsumen dan masyarakat secara luas, tidak hanya di kalangan pelaku usaha, tetapi juga di sektor domestik yang perlu kita jaga,” lanjut Arsjad.

Ia juga menekankan bahwa menjaga stabilitas ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama, karena ini akan berdampak pada keberlanjutan perekonomian Indonesia. Terlebih lagi, sektor-sektor yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat, seperti konstruksi dan UMKM, akan merasa dampak terbesar dari kebijakan ini.

Lebih lanjut, Arsjad mengungkapkan bahwa sektor konstruksi dan manufaktur, yang banyak didominasi oleh UMKM, akan menghadapi kesulitan karena kenaikan biaya material yang berimbas pada total biaya proyek. Hal ini dapat mengancam kelangsungan operasional pelaku usaha kecil yang margin keuntungannya sudah sangat tipis.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info