Bagi perusahaan, PHK merupakan langkah yang paling dihindari dalam menjalankan operasionalnya. Langkah ini menjadi jalan terakhir untuk menyudahi hubungan kerja dengan karyawan, baik karena alasan efisiensi, pelanggaran disiplin, maupun adanya indikasi tindak pidana.
Namun, tidak semua pekerja dapat menerima keputusan pahit tersebut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan periode Januari-Maret 2025, terdapat 599 kasus PHK, dengan 221 kasus di antaranya berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi atau bantuan mediator.
Pertanyaannya, jika pekerja menolak keputusan PHK, apakah perusahaan harus tetap membayarkan uang pesangon dan uang pisah secara langsung?
Baca Juga:
- Transformasi Hubungan Industrial di Era Digital: Ancaman AI Terhadap Ketidakadilan Pekerja Industri
- Cara Ini Bisa Jadikan PHK Tanpa Mengeluarkan Surat
Persoalan ini dilemparkan oleh Juanda Pangaribuan, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) periode 2006-2016, saat menjadi narasumber dalam Training Hukumonline bertajuk “PHK dan Objek Sengketa PHI dalam Praktik Korporasi: Kerangka Hukum, Risiko, dan Strategi Penyelesaian” pada Rabu (24/6).
“Pertanyaan saya seperti ini, Bapak/Ibu sekalian, kalau melakukan PHK dan surat sudah diterbitkan, apakah berani langsung menunggu 14 hari? Terlepas dari apakah PHK itu ditolak atau diterima, jika ditolak, apakah uang pesangon yang sudah kita sediakan dan sebutkan di dalam surat PHK sebaiknya langsung ditransfer atau ditahan dulu?” tanya Juanda memantik diskusi para peserta.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pendapat peserta terbelah menjadi dua. Sebagian menilai uang tersebut harus langsung ditransfer ke rekening pekerja. Sementara sebagian lagi berpendapat pemberian hak tersebut sebaiknya ditahan hingga tercapai kesepakatan.
















