“Sebab, kita memang sudah siap untuk mem-PHK dia. Masalah dia setuju atau tidak, itu urusan lain. Kalau dia tidak setuju, ujungnya nanti perselisihan,” ujar salah satu peserta yang sepakat agar uang pisah atau pesangon langsung ditransfer ke rekening karyawan.
Di sisi lain, peserta yang memilih untuk menahan pembayaran beralasan ada sejumlah kendala teknis yang sebaiknya dituntaskan terlebih dahulu.
“Sebenarnya jawabannya bukan soal boleh atau tidak boleh, karena nanti ada implikasinya. Biasanya saat kita melaporkan PHK, ada syarat yang menyatakan pekerja tidak menolak PHK tersebut. Jadi, alasan saya lebih ke arah teknis operasionalnya,” ungkap peserta tersebut.
Menanggapi perdebatan itu, Juanda menjelaskan bahwa jika seseorang di-PHK melalui prosedur yang sah, maka tidak ada lagi hal yang perlu dipersoalkan. Begitu surat PHK keluar, perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain memutus hubungan kerja, terlepas dari apakah karyawan tersebut setuju atau tidak.
“Nah, kalau kita lihat dari sini, misalnya orang di-PHK pasca-SP3 (Surat Peringatan Ketiga), maka konsistensi kita harus ditunjukkan melalui pembayaran haknya. Jika kita mem-PHK orang karena pelanggaran, tetapi tidak diikuti dengan pemenuhan haknya, menurut saya kita tidak konsisten dengan tindakan kita sendiri. Lagipula, mengapa kita harus meminta persetujuan lagi dari dia?” jelas Juanda.
Namun, situasi ini bisa dikecualikan pada kasus tertentu, seperti saat karyawan masih menguasai aset perusahaan (misalnya rumah atau mobil dinas). Dalam kondisi ini, perusahaan wajib memastikan aset-aset tersebut dikembalikan terlebih dahulu sebelum mencairkan uang pesangon.
“Karena ini sebenarnya masuk kategori PHK demi hukum. Begitu dia melakukan pelanggaran lagi pada masa SP3, ya langsung PHK. Apalagi jika pelanggarannya bersifat mendesak dan seketika. Oleh karena itu, melakukan pembayaran kompensasi secara langsung adalah bentuk konsistensi dari tindakan PHK itu sendiri,” pungkasnya.
