Dengan menerima dana dari Freeport, Ifdhal melihat ada semacam perlakuan khusus dari Polri terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Dia mendesak DPR, dalam hal ini Komisi III sebagai mitra kerja Polri, dan pemerintah mengusut aliran dana yang diperkirakan mencapai AS$14 juta itu.
“Hampir semua perusahaan itu memberikan dana ke polisi. Kita tahu anggaran dana dari APBN yang diberikan ke polisi sangat besar. Tapi bagi kita yang penting adalah keabsahannya. Harusnya, seluruh dana operasi keamanan itu ditopang anggaran negara,” papar Ifdhal
Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar mengatakan pemberian dana Freeport didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Papua. MoU ini, kata Boy, diketahui oleh Mabes Polri. “Selama ini (MoU) yang berjalan antara Polda Papua dan Freeport,” ujarnya.
Dalam MoU, urai Boy, disebutkan bahwa dana yang diberikan Freeport adalah bentuk dukungan sukarela untuk pelaksanaan tugas Polri. Makanya, pemberian dana tersebut juga bukan untuk perorangan, tetapi institusi. Sementara, uang sebesar Rp1,250 juta diberikan kepada anggota Polri yang tidak pulang ke kampung halaman.
“Tentu wajar harus dibekali dengan insentif yang diperlukan untuk keperluan di luar yang sudah ada di situ. Coba kalau Rp1,250 juta dibagi 30 hari saja, berarti 40 ribuan satu hari. Uang saku untuk warung saja belum tentu ada di sana. Dia mau ke warung saja, mesti turun, dari mile 74 misalkan, yang dia tugas di kawasan sana dekat Gressberg itu harus turun ke bawah 2,5 jam untuk bisa membelanjakan uangnya itu,” pungkas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
