Berbeda bentuk, Tigor -bukan nama sebenarnya- juga menikmati kompensasi jika bekerja lembur. Selain penggantian biaya taxi, kompensasi lainnya berupa bonus setiap akhir tahun. Bonus tersebut sebenarnya tidak terkait langsung dengan lembur, karena yang dijadikan dasar perhitungan adalah timesheet yang berjalan secara elektronik. Jadi, jam kerja yang dijalankan diakumulasi sebagai bahan pertimbangan bonus.
Advokat unik
Cerita tentang penerapan upah lembur yang beragam sudah mengemuka dengan gamblang, sayang isu ini belum menjadi perhatian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Terlepas dari masalah perpecahan yang terjadi, Peradi semestinya adalah lembaga yang bertanggungjawab mencermati sekaligus membenahi nasib para advokat.
Sekretaris Jenderal Peradi Harry Ponto menjelaskan bahwa advokat adalah profesi yang cukup unik. Dari sistem penggajian, misalnya, praktek yang terjadi sangat bervariasi mulai hitungan per jam sampai model success fee. Selain itu, kedudukan advokat juga independen. Walaupun memiliki atasan, dalam menjalankan profesinya, advokat harus bebas dan mandiri. Advokat hanya tunduk pada kode etik.
Karena keunikannya inilah, maka Harry menilai agak sulit mengatur upah lembur untuk profesi advokat. "Kalau misalnya, ada riset pendahuluan mungkin bisa kita kaji lebih lanjut," tukasnya.
Partner atau bukan?
Reytman Aruan mengatakan ketentuan upah lembur tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada profesi advokat. Tergantung dari status advokat yang bersangkutan di kantornya. "Apakah sebagai partner atau sebagai karyawan?" tukasnya. Jika sebagai partner maka advokat tersebut tidak berhak atas upah lembur.
Kasubag Hukum dan Organisasi Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) ini menjelaskan seorang partner tidak memiliki hubungan kerja layaknya pekerja dengan pengusaha. Mereka bekerja dalam skema hubungan kerja sama atau partnership (kemitraan). Gaji atau pendapatannya pun tergantung pada kasus yang ditangani. Oleh karenanya, advokat yang berstatus partner otomatis tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan.
"Untuk advokat yang partner itu, kalau tidak ada case, berarti tidak ada pekerjaan kan? Sehingga waktu kerja partner ini amat flexibel. Oleh karenanya tidak ada istilah lembur bagi mereka, sehingga tidak berhak atas upah lembur," paparnya.
