Menurutnya, yang perlu diperhatikan jika pendekatannya adalah kostum yang ditampilkan. Bagi sebagian pihak karikatur ini akan terkesan menyerang sekelompok warga dengan agama tertentu yang terbiasa menggunakan pakaian seperti itu.
Selanjutnya, Chelsea menjelaskan dalam kode etik jurnalistik maupun UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, memang sangat disarankan agar isi pemberitaan tidak menyerang kelompok tertentu atau sara.
“Masih harus dibuktikan lagi, apakah karikatur itu asli dari tim karikaturis tempo atau diambil dari sumber lain. Jika terbukti asli dari tim karikaturis Tempo, maka perlu dipastikan niat baik atau niat burukkah dari tim ini dalam menggambarkan karikatur tersebut,” terang Chelsea kepada hukumonline.
(Baca Juga: MK: Insan Pers Berperan untuk Tegaknya Hukum dan Demokrasi)
Terkait apakah demonstrasi terhadap pers dapat mengancam kebebasan pers, Chelsea mengingatkan bahwa ada UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurutnya, undang-undang tersebut masih ada dan tidak pernah dicabut, sehingga siapapun yang menggunakan UU itu untuk menyatakan hak dan pendapat mereka kepada pers, hal itu sah-sah saja.
“Poin yang penting diperhatikan, aksi demostrasi tersebut harus sesuai dengan tata tertib yang ditentukan oleh pihak Kepolisian,” ujarnya.
Chelsea-pun memahami terkait posisi Tempo dalam mengekspresikan apa yang mereka pahami sebagai media dan mereka anggap mewakili ekspresi masyarakat umum yang mereka ketahui. Namun perlu diingat, di sisi lain, kelompok massa lainnya yang keberatan atas apa yang diekspresikan Tempo juga mewakili ekspresi sebagian masyarakat yang lain.
“Menurut saya duduk bersama lebih baik daripada melakukan tindakan-tindakan yang berakibat pada hilangnya tata tertib kemasyarakatan hingga yang lebih berbahaya adalah ketidakpercayaan masyarakat,” kata Chelsea.