Selasa, 27 February 2018

MK: Insan Pers Berperan untuk Tegaknya Hukum dan Demokrasi

Karena itu, sangat penting profesi wartawan memahami hak konstitusional warga negara yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.
Aida Mardatillah
Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membuka acara sosialisasi pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kepada wartawan se-Indonesia. Foto: AID

Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Dewan Pers menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Media Massa Cetak, TV, Radio dan Online se-Indonesia”. Acara ini diarahkan dalam upaya revitalisasi, reaktualisasi dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai pancasila sekaligus meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945.

 

Wakil Ketua MK, Anwar Usman mengatakan wartawan memiliki peran sangat vital dalam proses demokratisasi dan keterbukaan informasi yang harus diimbangi pemberitaan yang sehat sekaligus berfungsi menyampaikan hak-hak konstitusional kepada masyarakat.

 

“Kebebasan pers harus dilaksanakan dengan bijaksana dan profesional. Para wartawan juga perlu memahami apa itu hak konstitusional warga negara agar dapat disampaikan kepada masyarakat,” ujar Anwar Usman saat membuka acara sosialisasi yang diikuti 154 wartawan ini di Pusdiklat MK, Cisarua Bogor, Senin (26/02) malam.

 

Anwar mengatakan di era arus informasi yang semakin pesat, tidak tertutup kemungkinan penyalahgunaan informasi dan berita mungkin saja terjadi karena media bisa saja terjebak pada konflik kepentingan kapital atau politik tertentu. “Jika hal itu terjadi, maka yang terancam bukan hanya kebebasan pers, namun kehidupan demokrasi juga menjadi terancam,” kata dia.

 

Menurut dia, kehidupan demokrasi, tegaknya hukum dan konstitusi, pada hakikatnya menjadi tanggung bersama. Namun, ia berani mengambil kesimpulan bahwa insan pers baik yang berada di media massa baik cetak maupun elektronik, memiliki peran dan andil yang sangat besar bagi tegaknya hukum dan demokrasi di negeri kita tercinta.  

 

Dia mengutip pepatah, “tajamnya pedang hanya akan lukai diri, namun tajamnya pena dapat menggores luka dihati. Jika pedang lukai diri, tak sulit obat hendak didapati, namun jika pena telah menyayat hati kemana obat hendak dicari.”

 

Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan dalam menjalankan tugas mulianya, wartawan perlu dibekali pemahaman aspek kebangsaan, ketatanegaraan khususnya pemahaman hak dan kewajiban konstitusional warga negara. “Wartawan memiliki pengaruh untuk membentuk opini publik, kekuatan wartawan jangan sampai disalahgunakan,” kata Guntur.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua