“Karim Khan melakukan semua langkah sesuai aturan. Jika ada yang salah, justru ia terlalu berhati-hati. Jika tekanan-tekanan tersebut berhasil dan surat perintah untuk Netanyahu dibatalkan, itu adalah kehancuran iCC dan akhir dari tatanan hukum internasional,” ungkap ICC.
Sebagai informasi, Karim Khan mulai menjabat Jaksa Agung Mahkamah Pidana Internasional sejak 16 Juni 2021. Dia terpilih dalam sesi ke-19 Majelis Negara Pihak Statuta Roma yang diselenggarakan di New York pada 12 Februari 2021.
Sebelum menjabat di ICC, Khan menjabat sebagai Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) dan merupakan Penasihat Khusus sekaligus Kepala Tim Investigasi PBB untuk mendukung akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Da’esh/ISIL di Irak (UNITAD) pada periode 2018 hingga 2021.
Dia pun seorang barrister (pengacara senior di sistem hukum Inggris) dan Queen’s Counsel dengan pengalaman profesional lebih dari 25 tahun dalam hukum pidana internasional dan hak asasi manusia (HAM). Dirinya telah berpengalaman sebagai jaksa, kuasa hukum korban, maupun pengacara pembela dalam berbagai pengadilan nasional dan internasional, antara lain ICC, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Pengadilan Khusus untuk Lebanon, serta Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone.
