Bayu Dwi Anggono, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN mengatakan hal yang sama. “Selama ini kami sudah punya standar rencana pembelajaran HTN-HAN selama satu semester. Sekarang kami dukung bahan ajarnya untuk para anggota,” kata kata Guru Besar Ilmu Perundang-undangan yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember ini.
M. Guntur Hamzah, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin dan Ketua Umum APHTN-HAN menjelaskan penting ini. “Buku ini menyelaraskan sehingga materi seluruh Indonesia sama standarnya. Isinya memilih materi-materi terpenting hasil musyawarah. ijma, kompilasi pakar HTN-HAN Indonesia,” kata dia.
Guntur memastikan dua buku standar itu akan bisa diakses gratis dan rutin diperbarui isinya. Ia menyebut APHTN-HAN adalah asosiasi dosen pertama di Indonesia yang akan mendaftarkan karya standar buku teks ajar ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Jadi yuris-yuris Indonesia bisa punya pemahaman HTN dan HAN yang setara. Buku yang beredar selama ini hasil karya perorangan, yang ini hasil review 1250 pakar anggota APHTN-HAN,” kata mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang kini menjabat Hakim Konstitusi ini.