Untuk mendapatkan RUU yang responsif dan mengakomodir kepentingan semua pemangku kepentingan,CIPS merekomendasikan antara lain perlunya Public-Private Dialogue (PPD) dalam pembahasan RUU. DPR dan BSSN harus terlibat ketika mendiskusikan RUU ini. PPD terbukti membantu pertukaran informasi dan pengalaman yang relevan, membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan bisa dilaksanakan dengan baik, serta didukung oleh pemangku kepentingan secara luas.
Selanjutnya perlu revisi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber agar peran, tanggung jawab dan pihak mana saja yang terkait dalam mengatasi ancaman keamanan siber terdefinisikan dengan jelas.
CIPS juga merekomendasikan agar DPR melibatkan swasta dalam diskusi RUU Keamanan Siber. Tanpa melibatkan swasta, dikhawatirkan RUU akan mengandung aturan restriktif dan merugikan bagi proses inovasi produk dan layanan, seperti adanya kewajiban sertifikasi, akreditasi, dan persetujuan dari BSSN untuk mengembangkan layanan dan produk. Selain itu, persyaratan kandungan lokal juga menambah risiko keamanan siber Indonesia jika tidak diperhitungkan dengan baik.
Sebelumnya, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber mendapat kritik keras karena dalam perumusannya pada 2019 minim partisipasi publik. Sehingga, RUU tersebut dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional tahun 2020 dan 2021.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan agar upaya memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi agenda prioritas pemerintah. Terlebih lagi ancaman keamanan siber dan tuntutan kemajuan teknologi terus membanyang-bayangi di era digitalisasi saat ini.
"Kalau jaringan internetnya tidak ada yang melindungi, tidak memiliki kedaulatan di dunia siber, kita tidak akan bisa maju. Di era digitalisasi ini, di dunia siber kita tidak memiliki kekuatan yang cukup pasti ini akan menjadi hambatan kemajuan kita kedepanya," papar Dave saat rapat kerja Komisi I dengan Kepala BSSN Hinsa Siburian beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2) seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.
Menurutnya kemajuan teknologi digital harus terus diupayakan oleh segenap elemen bangsa, dan bangsa Indonesia jangan sampai tertinggal. "Ancaman terus meningkat, teknologi terus maju, sekarang ini kita memasuki industri 4.0 tetapi sekarang sudah persiapan memasuki 5.0 di negara Eropa Barat dan Amerika banyak yang menolak 5G mau langsung jump ke 6G. Sedangkan Indonesia yang 4.G saja belum 100 persen," ungkap Dave.
