Keamanan dan Ketahanan Siber Perlu Payung Hukum Komprehensif
Berita

Keamanan dan Ketahanan Siber Perlu Payung Hukum Komprehensif

Pemerintah dan DPR didorong untuk meneruskan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan melibatkan pihak swasta dan publik dalam pembahasannya.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit

Dia menjelaskan tugas BSSN yang sangat penting, oleh sebab itu lembaga ini harus mendapat dukungan dari segi anggaran dan landasan hukum yang kuat. Dia menganalogikan, kondisi BSSN yang punya tanggung jawab tinggi tetapi persenjataan masih minim.

"BSSN terdepan dalam melindungi dunia siber kita, dengan dipotong terus anggarannya, lalu berdampak pada kemampuan dan kekuatannya. Bagaimana kita bisa menghadapi ancaman di dunia siber, kalau misalnya kekuatanya dikurangi, ditambah lagi status hukumnya, kekuatan hukumnya masih setengah-setengah," jelas Dave.

Dia juga mengungkapkan, di awal 2020 bahkan di penghujung 2019 DPR RI dan Pemerintah sudah semangat-semangatnya membahas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga Undang-Undang Keamanan Siber. Akan tetapi karena situasi pandemi Covid-19 dan kondisi politik, Undang-Undang Keamanan Siber mental dari daftar prioritas.

"Kepala BSSN dan wakilnya agar melobi Kemenkumham dan juga Setneg untuk memberikan konsen pada landasan badan ini. Mengingat di era pandemi ini segala sesuai work from home, school from home, everything from home, jadi harus menggunakan jaringan internet," ujar Dave.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info