Beban ini seharusnya dipikul oleh negara, bukan hanya Mahkamah Agung. Masalah jaminan keamanan merupakan kewajiban negara yang diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan PP 94/2012. Mari menengok ke Belanda sebagai perbandingan. Administrasi badan peradilan di Belanda dikelola oleh Minister of Justice and Security yang juga membawahi kepolisian. Dengan demikian, masalah keamanan hakim ini dikoordinasikan langsung oleh kementerian tersebut. Pemerintah Belanda juga sedang mempertimbangkan pemberianinsentif kepada hakim yang menangani perkara berisiko, termasuk pemberian bantuan kesehatan mental.
Di Amerika Serikat, sistem keamanan terhadap hakim terbagi dua yakni pada pengadilan federal dan pada pengadilan negara bagian. Keamanan pada pengadilan federal dilakukan oleh United States Marshals Service (USMS). Lingkup dari keamanan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk keamanan kediaman pribadi hakim. USMS berada dalam U.S Department of Justice (U.S. DOJ) yang juga membawahi penegakan hukum federal dan administrasinya. USMS mendapatkanalokasi anggaran untuk program ini dari pemerintah federal dengan mengajukannya kepada Kongres. Sementara itu, keamanan pada state court dilakukan oleh masing-masing negara bagian. Setiap negara bagian secara umum sudah memiliki aturan khusus untuk tindak pidana yang membahayakan keamanan hakim dan keluarganya.
Perlu diakui kondisi hukum di Indonesia dan luar negeri sangat berbeda. Namun, secara garis besar dapat kita lihat bahwa keamanan badan peradilan tidak hanya dibebankan kepada lembaga yudikatif itu sendiri. Terlihat praktik kerja sama yang dilakukan eksekutif (Minister of Justice and Security di Belanda dan U.S. DoJ) dan legislatif (pada negara bagian US, serta mengenai anggaran USMS). Praktik baik ini sejalan dengan United NationBasic Principles on the Independence of the Judiciary yang telah disinggung sebelumnya. Intinya, independensi peradilan ditunjang pelaksanaannya oleh setiap cabang dari kekuasaan.
Solusi
Dengan demikian, diperlukan suatu peraturan khusus keamanan hakim selevel peraturan pemerintah yang mampu mengikat pihak eksternal Mahkamah Agung. Dalam peraturan ini perlu diatur tiga hal. Pertama, prinsip bahwa keamanan hakim dan keluarganya dijamin negara. Jaminan ini baik di dalam maupun di luar persidangan, termasuk pada tempat tinggal hakim dan keluarganya. Kedua, mengatur mengenai pihak pelaksana dan teknis jaminan keamanan terhadap hakim. Lembaga khusus pengamanan hakim bisa dibentuk termasuk Polisi Khusus Pengadilan. Harus ada pemberian keamanan untuk seluruh pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Ketiga, mengenai anggaran berkaitan dengan sarana dan prasarana jaminan keamanan terhadap hakim. Anggaran harus ditetapkan secara tegas karena dalam setiap aspek peradilan harus dapat menjaga independensinya.
Tentu butuh proses panjang untuk dapat mewujudkan hal di atas. Dalam jangka pendek, keamanan hakim ini dapat dilakukan dengan alternatif kerja sama secara langsung antara Mahkamah Agung dengan Polri dan/atau TNI. Alternatif ini dapat dituangkan dalam bentuk MoU antara Mahkamah Agung dan Polri dan/atau TNI. MoU ini kemudian menjadi dasar satuan kerja di daerah melakukan MoU serupa antara Pengadilan dengan Polres dan/atau Kodim setempat. MoU tersebut berisi mengenai teknis perlindungan terhadap hakim sebagai tindak lanjut protokol keamanan dalam Perma 5/2020.
*)Bagus Sujatmiko adalah Hakim di Pengadilan Negeri Larantuka dan Amelia Devina Putri adalah Hakim di Pengadilan Negeri Prabumulih.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
















