Salah satu sektor strategis di Indonesia adalah sektor perikanan. Alasannya karena sektor ini memiliki sumbangsih yang signifikan bagi perekonomian masyarakat dan negara. Atas dasar itu, perlu adanya kebijakan dengan perspektif perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) yang berbasis bukti (evidence-based), termasuk data.
"Selain berbasis bukti, pembentukan kebijakan dan regulasi pada sektor perikanan juga harus berdasarkan fakta lapangan serta keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya nelayan kecil," Direktur Kemitraan dan Kerja Sama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Project Manager Lexikan.id, Muhammad Faiz Aziz.
Atas dasar itu, lanjut Aziz, PSHK bekerja sama dengan Hukumonline dan didukung oleh Program Indonesia Marine The David and Lucile Packard Foundation secara resmi meluncurkan situs web Lexikan.id beberapa waktu lalu. Menurutnya, situs web Lexikan.id diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melihat dan memahami kebijakan serta regulasi sektor kelautan dan perikanan.
Pembentukan kebijakan harus berdimensi pelindungan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat marjinal. Tidak hanya pada subsektor perikanan tangkap, tetapi harus juga mencakup perikanan budidaya, pengolahan, tambak garam, budidaya rumput laut, konservasi, dan subsektor lainnya. Kontribusi sektor perikanan bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi protein hewani dan ketahanan pangan sangat signifikan, yaitu antara 25%-65% berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO).
Hal senada juga diutarakan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Ari Purbayanto. Ia menyebutkan, bahwa ketiadaan platform e-fisheries di bidang kebijakan, peraturan, dan analisis hukum hingga saat ini membuat kehadiran portal Lexikan.id sangat penting bagi dunia perikanan di Indonesia.
Baca:
- PSHK-Hukumonline Luncurkan Laman Lexikan.id
- Mengenal Lexikan.id, One Stop Service Hukum Perikanan dan Kelautan di Indonesia
- Guru Besar IPB Ini Usulkan Lima Strategi Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan
Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Yuliadi pada saat peluncuran mengungkapkan, bahwa dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti, beberapa faktor pendukung yang harus terintegrasi di dalamnya adalah akses terhadap data yang berkualitas, model pemantauan dan evaluasi yang holistik, proses pengumpulan bukti yang transparan, serta tata kelola bukti yang mandiri. Oleh karena itu, menurut Yuliadi, kehadiran Lexikan.id diharapkan mampu menampilkan itu semua.
Salah satu pendiri Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Stephanie Juwana, menyatakan bahwa perspektif perikanan berkelanjutan yang menjadi tujuan Lexikan.id sangat penting untuk didukung karena tanpa perspektif tersebut, pengelolaan perikanan akan terjebak pada kepentingan sesaat serta berdampak negatif pada nelayan perikanan tangkap kecil yang merupakan kelompok marjinal. Stephanie juga menegaskan bahwa kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya laut akan terancam jika perancangan kebijakan tidak didasari pada penelitian dan sains karena dapat berdampak pada pembuatan kebijakan yang tidak tepat.
Sebagaimana diketahui, keberadaan Lexikan.id diharapkan mampu menjadi wadah bagi seluruh pemerhati perikanan, baik akademisi, peneliti, nelayan, dan pengusaha, untuk mendapatkan informasi yang aktual dan mudah dicerna pada kegiatan perikanan di Indonesia, khususnya mengenai regulasi dan kebijakan.
Lexikan.id akan menyediakan lebih dari 900 peraturan, 1.000 putusan pengadilan dan konvensi internasional, infografik, analisis hukum, artikel akademis nasional dan internasional, jurnal akademis, daftar instansi pemerintah dan lembaga negara, serta glosarium.
PSHK dan Hukumonline berharap, Lexikan.id yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan di sektor perikanan, masyarakat, dan khususnya nelayan, dapat menjadi satu upaya demi mewujudkan kegiatan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan.
