Berbicara soal jumlah hari, International Labor Organization (ILO) memang tidak memberikan standar secara khusus soal berapa jumlah hari untuk cuti ayah yang sebaiknya diatur. Namun demikian, Resolusi International Labour Conference tahun 2009 tentang kesetaraan gender mengakui bahwa langkah-langkah rekonsiliasi pekerjaan keluarga tidak hanya menyangkut perempuan, tetapi juga laki-laki.
Berbagai langkah baru—seperti pemberian cuti ayah dan/atau cuti orang tua—telah berhasil mengizinkan ayah yang bekerja untuk lebih terlibat dalam pembagian tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, resolusi ini menyerukan kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pembagian tanggung jawab yang lebih setara antara pekerjaan dan keluarga bagi perempuan dan laki-laki. Kebijakan tersebut harus mencakup antara lain cuti ayah dan/atau cuti orang tua dengan insentif untuk mendorong laki-laki mengambil cuti tersebut.
Merespons Perubahan Sosial
Sebagai orang tua, para ayah di Indonesia juga penting untuk terlibat dalam pengasuhan dan membangun kelekatan dengan anak-anak mereka pada hari-hari kehidupan. Sayangnya, kebutuhan ini tidak tercermin dalam UU KIA yang telah disahkan. Nafas patriarki pada undang-undang tersebut masih menitikberatkan fokus dan perhatian hanya pada ibu sejak awal-awal kehamilan dan kelahiran. Padahal, persiapan menjadi orang tua juga dibutuhkan untuk ayah dengan melibatkan perannya secara seimbang sejak hari-hari awal kehidupan.
Penelitian di Amerika Serikat oleh Jane C. Murphy di tahun 2005 menyorot bahwa perubahan sosial telah terjadi ketika ada pergeseran makna tradisional keluarga. Sebelumnya terdiri atas ayah dan ibu yang menikah kemudian memiliki anak, kemudianberkembang menjadi anak yang lahir dari laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sampai dengan ayah dan ibu yang telah melalui perceraian.
Kondisi itu sayangnya tidak tertangkap oleh hukum. Pengaruhnya adalah banyaknya anak-anak di rumah tangga Amerika Serikat yang dibesarkan hanya oleh ibunya. Padahal, kerangka hukum memiliki potensi untuk mempengaruhi peran ayah dan persepsi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Murphy pada akhirnya mendorong evaluasi dan reformasi kebijakan yang terkait dengan ayah, dukungan anak, dan kesejahteraan. Kebijakan harus memastikan bahwa mereka sejalan dengan kepentingan terbaik anak-anak dan keluarga.
Begitu pula dalam konteks UU KIA. Sebagai sebuah kebijakan legislatif, seharusnya undang-undang tersebut memperhatikan dua tolak ukur yang terpenting. Pertama, gagasan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh undang-undang ini yakni berupa cita-cita yang ingin diterapkan dalam masyarakat. Gagasan ini dapat tercermin misalnya dalam pekerjaan persiapan, diskusi parlemen, atau mukadimah undang-undang. Kedua, perubahan sosial apa yang ingin dicapai melalui pembentukan undang-undang tersebut. Jika yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender serta pembentukan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, apakah hal tersebut dapat dicapai dengan memangkas keterlibatan ayah dalam pengasuhan di hari-hari awal kehidupan?
Penulis beranggapan bahwa UU KIA seperti gagal memanfaatkan peluang untuk merombak norma-norma sosial dan mempromosikan pengaturan gender yang lebih adil dan progresif di Indonesia. Baik ibu maupun ayah harusnya memiliki pemberdayaan dan keterlibatan yang setara dalam mengasuh anak-anak mereka. Artikel ini mengakui bahwa kebutuhan akan cuti ayah sangat bergantung pada konteks, tidak hanya antarnegara tetapi juga di dalam keluarga.
