Reza yang pernah menjabat staf ahli KPPU bidang Hukum itu mengatakan, tak jarang perusahaan malah salah paham atas regulasi tersebut. Mereka mengira UU 5/1999 mengancam bisnisnya. Padahal beleid itu hadir untuk memajukan perusahaan-perusahaan menjadi lebih besar dan tetap berada di jalur yang benar.
"Jangan salah, adanya peraturan itu diharapkan membuat perusahaan makin besar dan tetap berada di rel persaingan yang sehat tanpa harus menyingkirkan pesaing,” imbuhnya.
Partner Soemadipradja & Taher, Verry Iskandar berpandangan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 5/1999 diberlakukan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan ke bawah.
“Seringkali sales marketing di suatu usaha untuk mengejar target berpedoman pada slogan 3H, halal, haram, hantam,” sindirnya.
Partner Soemadipradja & Taher, Verry Iskandar saat memaparkan pentingnya mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Foto: HFW
Bagi Verry slogan tersebut berbahaya. Menurutnya peran legal pada sebuah perusahaan terdampak negatif dari strategi persaingan usaha yang tidak direncanakan dengan matang menjadikan advokat sebagai pemadam kebakaran. Karenanya Verry menyarankan agar memahami peraturan persaingan usaha. Terkadang perusahaan lupa akan kewajibannya dalam melaporkan pembaharuan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga bisa mendapatkan sanksi.
“Perlu diingat, KPPU mengharuskan Perusahaan untuk wajib lapor sejak pembaharuan dilakukan bukan setelah pembaharuan,” tegasnya.
Ia mengimbau perusahaan yang terlambat wajib lapor dan mendapatkan surat pemberitahuan KPPU agar segera melakukan notifikasi. Langkah itu dilakukan untuk menghentikan jumlah denda yang meningkat setiap harinya. Selain itu perusahaan perlu kooperatif mengurutkan dokumen dan data. Serta menyampaikan ke KPPU perihal tidak adanya niat melakukan keterlambatan.
“Keterlambatan per-hari itu Rp1 miliar. Bahaya gitu kan. Maka, perusahaan harus selalu kooperatif,” tutup Very.
