Selanjutnya, HM juga menginstruksikan kepada para pemilik smelter untuk mengeluarkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada tersangka HMI melalui PT Quantum Skyline Exchange (QSE) yang difasilitasi oleh tersangka Helena Lim (HLN), yang merupakan manager pada perusahaan tersebut.
Dia menilai mega skandal kasus korupsi yang ditengarai merugikan keuangan hingga ratusan triliunan rupiah itu melampaui sejumlah kasus yang ada. Apalagi jumlah tersangka mencapai belasan orang alias berjamaah dalam korupsi pertambangan hasil sumber daya alam.
“Kasus ini sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa betapa menggiurkannya kekayaan alam Indonesia untuk dikorupsi secara berjamaah. Kita berharap agar pembarantasan korupsi di sektor ini terus gencarkan” katanya.
Besaran jumlah Rp 271,6 triliun muncul usai Kejagung menggandeng sejumlah ahli dalam upaya menghitung dampak dari praktik korupsi tambang timah tersebut. Selain potensi keuangan negara yang hilang, angka kerugian tersebut termasuk dampak kerusakan pada lingkungan hidup.
Kejagung menemukan sejumlah kerusakan serius pada area pertambangan timah ilegal di WIUP, PT Timah Tbk. Pengerukkan mineral tak sesuai aturan menyebabkan kerusakan ekosistem di lokasi tersebut. Namun, kejaksaan saat ini masih mengkaji ulang tentang besaran angka kerugian yang ditimbulkan.
Dia berharap ke depan agar tata kelola pertambangan menjadi lebih baik. Pemberantasan korupsi menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pertambangan dan perbaikan ekosistem lingkungan akibat kegiatan pertambangan liar yang menyebabkan kerugian negara. Menurutnya, dengan dibongkarnya kasus tersebut dukungan publik semakian besar terhadap Kejagung.
”Kita harap kejaksaan tidak keder. Kita juga dorong agar kejaksaan tidak berhenti di Bangka Belitung, tapi juga di daerah lain,” pungkasnya.