Kompol Mardiyani pun senada dengan Hendarman. Kemarin, kita sudah mendiskusikannya di Bareskrim Mabes Polri, ujar penyidik Polri itu dalam seminar Pemberantasan Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tipikor dalam Upaya Asset Recovery. Tanpa menunggu putusan kejahatan pokok berkekuatan hukum tetap, lanjutnya, kejahatan pencucian uang bisa diajukan.
Menurut Mardiyani penyatuan berkas merupakan suatu keniscayaan. Tetapi persoalannya, bagaimana bila kejahatan pokoknya tetap tak terbukti. Itu akan menjadi bahan diskusi tersendiri, ujarnya.
Direktur Hukum dan Regulasi PPATK I Ketut Sudiharsa justru mempertanyakan mengapa penyatuan berkas itu tak dilakukan sejak dulu. Kata dia, dakwaan pencucian uang sudah disandingkan dengan kejahatan pembalakan liar dan korupsi sejak awal.
Pengacara Adelin Lis, Hotman Paris Hutapea juga sempat menggundakan dalil tersebut ketika mempertanyakan tuduhan polisi bahwa kliennya melakukan pencucian uang. Bahkan Adelin sudah dinyatakan tersangka. Menurut Hotman, tuduhan pencucian uang mengada-ada karena kejahatan pokoknya, korupsi dan illegal logging justru sudah dinyatakan PN Medan tidak terbukti.
Independent crime
Meski setuju dengan penyatuan berkas kejahatan pokok dengan kejahatan pencucian uang, Ketut tak setuju bila dikatakan pencucian uang tak dapat berdiri sendiri. Money laundering itu independent crime, ujarnya.
Tetapi, independensi kejahatan pencucian uang ini hanya sebatas pada orang yang menerima uang hasil kejahatan saja. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal itu memuat ancaman 5-15 tahun penjara atau denda 100 juta hingga 15 miliar rupiah bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan pertukaran harta kekayaan secara tidak sah.
Terkait pasal ini, Ketut berpendapat kejahatan pencucian uang dapat berdiri sendiri tanpa kejahatan pokok. Ia mencontohkan apabila ada orang asing mengirim uang yang diduga hasil tindak pidana ke Indonesia sebanyak AS$5 juta, lalu diterima oleh WNI sebanyak AS$1 juta. Itu bisa langsung kita ambil tanpa perlu membuktikan pidana pokoknya, ujarnya. Analogi yang coba dibangun, mungkin mirip dengan penadahan dalam KUHP yang bisa berdiri sendiri tanpa kejahatan pokok.
